Pembinaan narapidana residivis digubungkan dengan pasal 18 peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelengaraan pemasyarakatan: Sudi di lembaga pemasyarakatan kelas II B Tasikmalaya

Bagasukma, Yuma (2025) Pembinaan narapidana residivis digubungkan dengan pasal 18 peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelengaraan pemasyarakatan: Sudi di lembaga pemasyarakatan kelas II B Tasikmalaya. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (160kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (171kB)
	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (278kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_daftar isi.pdf Download (70kB)
	Text (BAB I) 5_bab 1.pdf Download (382kB)
	Text (BAB II) 6_ bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (724kB) | Request a copy

Abstract

Implementasi pembinaan terhadap narapidana residivis tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan undang-undang ini menjadi pedoman secara umum tentang pembinaan narapidana. teknis detail mengenai pembinaan tercantum dalam beberapa pertaturan lain yakni kitab undangundang hukum pidana, Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang tata cara pembinaan narapidana residivis tetapi faktanya di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pembinaan narapidana residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya tahun 2021 sampai dengan 2024 masih menghadapi rintangan yang signifikan yang mana setiap tahunnya peningkatan angka narapidana residivis yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tasikmalaya semakin meningkat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi pembinaan narapidana residivis, kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, serta upaya Lapas Kelas IIB Tasikmalaya dalam mengatasi kendala pembinaan narapidana residivis yang dihubungkan dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan sebagai grand theory kemudian teori pemasyarakatan sebagai middle theori serta teori Klaster Sosial sebagai applied theori. yang mana ketiga teori ini akan secara bersama-sama membentuk landasan untuk memahami bagaimana pembinaan narapidana residivis harus dilaksanakan yang akan digunakan oleh aparat pemasyarakatan. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. metode yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder Hasil dalam penelitian ini menunjukkan, 1). Pembinaan narapidana residivis dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, namun jika dikaitkan dengan teori klaster sosial implementasi pembinaanya masih mengalami kendala yang akan berakibat negatif bagi pelaksanaan pembinaan 2). Masih terdapat banyaknya kendala terutama kendala dalam menerapkan Pasal 18 Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 yang berkaitan dengan fasilitas sel tahanan dan juga angka overload warga binaan yang sangat tinggi. 3). Sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan upaya sementara dalam mengatasi kendala tersebut dengan sistem pembinaan tambahan bagi narapidana residivis.

Actions (login required)

View Item