Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak oleh anggota keluarga di wilayah hukum Polres Sumedang dihubungkan dengan pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo pasal 81 ayat (3) Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak

Aulia, Salwa Diandra (2025) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak oleh anggota keluarga di wilayah hukum Polres Sumedang dihubungkan dengan pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo pasal 81 ayat (3) Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (163kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (232kB)
	Text (SK BEBAS PLAGIARSM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (223kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (149kB)
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (400kB)
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penegakan hukum merupakan langkah yang digunakan demi terciptanya cita-cita hukum yang melahirkan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai 2023 tindak pidana persetubuhan pada anak oleh anggota keluarga masih banyak terjadi di masyarakat dan mengalami permasalahan ketidaksesuaian antara jumlah tindak pidana dengan jumlah penyelesaian tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga di Polres Sumedang; untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga di Polres Sumedang; untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga di Polres Sumedang. Kerangka teori yang digunakan yaitu, teori perlindungan hukum terhadap anak, teori pemidanaan, teori keadilan dan teori penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan tujuan memberi gambaran yang terperinci secara sistematis dan menyeluruh bekenaan dengan topik yang diteliti, dan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata dalam peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian kepustakaan data diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan data kualitatif. Objek penelitian dilakukan di Polres Sumedang. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga di Polres Sumedang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan beberapa kendala. Kendala yang dihadapi adalah: keterangan korban yang tidak berterus terang dan terkesan berbelit; kurangnya kesadaran saksi untuk dimintai keterangan; minimnya kesadaran masyarakat; dan sarana beserta fasilitas di Polres Sumedang yang kurang memadai. Upaya yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi kendala tersebut adalah dengan melibatkan penyidik Perempuan dan bantuan psikolog anak beserta Dinas Sosial dan Peksos; memberikan jaminan perlindungan hukum kepada saksi melalui koordinasi dengan LPSK; melakukan sosialisasi rutin dan menambah personel Penyidik perempuan.

Actions (login required)

View Item