Analisis putusan nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST. tentang tindak pidana korupsi yang ultra petita dihubungkan dengan pasal 182 ayat (4) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Fauziah, Lisnawati (2025) Analisis putusan nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST. tentang tindak pidana korupsi yang ultra petita dihubungkan dengan pasal 182 ayat (4) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (331kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (963kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (641kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (659kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Lisnawati Fauziah, Analisis Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST. tentang Tindak Pidana Korupsi yang Ultra Petita dihubungkan dengan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Kajian ini memfokuskan perhatian pada masalah vonis ultra petita dalam perkara korupsi, dengan mengambil studi kasus Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh status tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan serius dan menyeluruh, dengan hakim memainkan peranan krusial dalam penegakan hukum melalui putusan pengadilan. Dalam perkara yang diteliti, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang melampaui dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mewajibkan terdakwa melunasi uang pengganti sejumlah Rp. 4.228.500.000 mengacu pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor, kendati pasal ini tidak dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kewenangan hakim, pertimbangan hakim, dan akibat hukum Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST. terhadap terdakwa berdasarkan perspektif teori tujuan hukum. Sementara teori-teori yang digunakan yaitu teori tujuan hukum, teori kewenangan hakim, teori putusan hakim, teori tindak pidana korupsi dan putusan ultra petita. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan berbasis pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi dokumentasi, studi literatur (library research) yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST, Majelis Hakim menggunakan kewenangannya, baik melalui hak ex officio maupun metode penemuan hukum (rechtsvinding) yang sejalan dengan teori kewenangan hakim untuk menilai serta mempertimbangkan bukti dan fakta meskipun hal tersebut tidak dimuat dalam dakwaan ataupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam memutus putusan a quo meskipun Penuntut Umum tidak membebani uang pengganti kepada Terdakwa Nurdin Basirun dalam dakwaan maupun tuntutannya, akan tetapi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan disertai keyakinan hakim bahwa Terdakwa Nurdin Basirun terbukti secara hukum menerima gratifikasi, oleh karena itu terdakwa tetap diwajibkan membayar uang pengganti, dimana pertimbangan ini telah sesuai dengan teori putusan hakim dan teori tindak pidana korupsi. Ketiga, putusan ultra petita ini tidak sejalan dengan teori tujuan hukum, dimana putusan ini tidak memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Akan tetapi berdasarkan prinsip res judicata pro veritate habitur, maka putusan tersebut tetap memiliki kekuatan eksekutorial.

Actions (login required)

View Item