Pelaksanaan bantuan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dikaitkan dengan surat perintah bupati nomor: 700.1.2.2/ 7964/INSPEKTORAT/2023 tentang pemberhentian dan pengembalian kerugian bantuan hukum kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sukabumi

Hasbullah, Fahmi (2024) Pelaksanaan bantuan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dikaitkan dengan surat perintah bupati nomor: 700.1.2.2/ 7964/INSPEKTORAT/2023 tentang pemberhentian dan pengembalian kerugian bantuan hukum kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sukabumi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text 1_cover.pdf Download (129kB)
	Text 2_abstrak.pdf Download (46kB)
	Text Surat pernyataan keaslian skripsi.pdf Download (709kB)
	Text 3_daftarisi.pdf Download (117kB)
	Text 4_bab1.pdf Download (622kB)
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB) | Request a copy
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB) | Request a copy
	Text lampiran penelitian skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Bantuan hukum di tingkat desa berperan penting dalam memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan bantuan dalam menghadapi permasalahan hukum. Dengan adanya peran pemerintah desa sebagai penyelenggara bantuan hukum, diharapkan hak-hak masyarakat dapat lebih terlindungi dan terpenuhi. Tata cara pelaksanaan bantuan hukum ini diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 85 Desa di Kabupaten Sukabumi yang melaksanakan program bantuan hukum namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Sukabumi. Kemudian kendala- kendala yang di hadapi dalam melaksanakan bantuan hukum oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukabumi. Dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam teori ini disebutkan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Sementara pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan mengamati permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa di Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan program bantuan hukum, namun tidak sepenuhnya sesuai prosedur. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya komunikasi antara dinas terkait dan Kepala Desa, ketidak tahuan prosedur, serta penyalahgunaan program oleh oknum tertentu. Menanggapi hal ini, Pemda Sukabumi menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Bupati Nomor: 700.1.2.2/7964/INSPEKTORAT/2023 sebagai langkah strategis penanganan masalah tersebut.

Actions (login required)

View Item