Konsep pembuktian sederhana dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court) ditinjau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no. 2 tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung no. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Karim, Alvito Raihandany (2025) Konsep pembuktian sederhana dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court) ditinjau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no. 2 tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung no. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Dajti Bandung.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (192kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (199kB)
	Text Surat Pernyataan Keaslian.pdf Download (198kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (274kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (465kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)

Abstract

Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019, hakim menilai sederhana atau tidaknya suatu pembuktian, pada tahapan pemeriksaan pendahuluan hakim harus memperkirakan bahwa perkara tersebut memiliki kesederhanaan dalam pembuktiannya dengan bukti sepihak yang diajukan oleh penggugat, pada faktanya permasalahan dalam mekanisme pembuktian sederhana ditemukan tidak pada tahapan pemeriksaan pendahuluan, Namun, pada tahapan pembuktian sehingga kehadiran Perma tersebut dianggap belum mampu mengakomodasi semua pihak pihak dalam penyelesaian masalah pada mekanisme pembuktian sederhana. Penelitian diajukan untuk mengetahui secara Konseptual Pembuktian Sederhana Dalam Gugatan Sederhana serta untuk mengetahui Akibat Hukum Pembuktian Tidak Sederhana pada Putusan PN No. 19/Pdt.G.S/2020/PN.Idm jo Putusan PN No. 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb. Dengan menggunakan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, teori kepastian hukum dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana guna menganalisa terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian yang digunakan berjenis kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach) Putusan No. 30/Pdt.G.S/2020/PN Bdg, Putusan No. 19/Pdt. G.S., PN Idm dan Putusan No. 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb.Hasil penelitian ini menunjukkan pertama Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tidak menguraikan lebih lanjut terkait mekanisme pembuktian sederhana sehingga pembuktian tersbut didasarkan pada peniliaian hakim. Sifat pembuktian sederhana adalah penggugat cukup dapat membuktikan keadaan bahwa tergugat telah wanprestasi dan nilai kerugian akibat kreditur tidak melakukan prestasinya sudah cukup dapat diperkirakan bahwa dalam sengketa tersebut tidak perlu ada gugatan gugatan lainnya. Faktanya banyak perkara gugatan sederhana yang terdapat ketidak sederhanaanya pada tahapan pembuktian Kedua, 2. Akibat hukum pembuktian tidak sederhana pada putusan PN No. 19/Pdt.G.S/2020/PN.Idm jo Putusan PN No. 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb adalah gugatan tidak dapat diterima menurut hukum harus dijatuhkan putusan yang menyatakan (Niet Onvankelijk Veklaard (N.O). mengingat terhadap syarat formil suatu gugatan ditemukan ketidak sederhanaan proses Gugatan sederhana tersebut ditemukan pada tahapan pembuktian, tidak pada tahap pemeriksaan pendahuluan, lebih lanjutnya lagi akibat hukum terhadap putusan ini memberikan ketidak pastian hukum terhadap mekanisme pembuktian sederhana dalam gugatan sederhana.

Actions (login required)

View Item