Fungsi pengawasan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait perilaku hakim konstitusi dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif siyasah dusturiyah

Hisamasa, Ratu Rizkiyah (2025) Fungsi pengawasan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait perilaku hakim konstitusi dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) cover.pdf Download (18kB)
	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (129kB)
	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) sk bebas plagiarism.pdf Download (557kB)
	Text (DAFTAR ISI) daftar isi (2).pdf Download (341kB)
	Text (BAB I) bab 1.pdf Download (581kB)
	Text (BAB II) bab 2 (2).pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text (BAB III) bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text (BAB IV) bab 4 (2).pdf Restricted to Registered users only Download (707kB)
	Text (BAB V) bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai fungsi pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap perilaku hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, yang berkaitan dengan keterlibatan Anwar Usman dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut menimbulkan polemik publik karena dinilai memberikan keuntungan politik kepada keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya konflik kepentingan dan pelanggaran etik. Dalam hal ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, namun tidak mencabut statusnya sebagai hakim, dan Putusan 90 tetap diberlakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menjaga etika dan integritas hakim, mengetahui implikasi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, serta memahami perspektif siyasah dusturiyah terhadap dinamika putusan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan dan integritas hakim, teori independensi kekuasaan hakim, dan teori siyasah dusturiyah yang mencakup prinsip al-‘adl (keadilan), al-amanah (integritas), dan al-mas’uliyyah (pertanggungjawaban). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dengan analisis kualitatif. Data diperoleh dari kajian pustaka, dokumentasi putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan terkait pengawasan etik hakim konstitusi, intrumen hukum dan penelitian terdahulu yang relevan Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan: (1) Fungsi pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 2/MKMK/L/11/2023 menjadi wujud mekanisme etik dalam menegakkan kehormatan peradilan konstitusi; (2) Putusan MKMK berdampak signifikan terhadap kedudukan K tanpa menggugurkan keanggotaan hakim secara keseluruhan; (3) Perspektif siyasah dusturiyah menguatkan bahwa pengawasan etis adalah bagian integral dari menjaga maslahat dan keadilan dalam tata negara islam.

Actions (login required)

View Item