Implementasi Kebijakan Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan dalam mewujudkan Akuntabilitas Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta : Studi di Tiga Kopertais: Kopertais Wilayah I DKI Jakarta, Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, dan Kopertais Wilayah IV Surabaya

Rusdiana, A. (2011) Implementasi Kebijakan Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan dalam mewujudkan Akuntabilitas Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta : Studi di Tiga Kopertais: Kopertais Wilayah I DKI Jakarta, Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, dan Kopertais Wilayah IV Surabaya. Doktoral thesis, Universitas Islam Nusantara.

Preview

Text (DISERTASI) 05-Disertasi.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Masalah yang paling krusial dalam kebijakan adalah tahap implementasi, karena selalu ada kesenjangan antara isi kebijakan (policy content) dan lingkungan, bahwa kebijakan diimplementasikan (policy context). Masalah implementasi kebijakan WASDALBIN terhadap PTAIS meliputi: (1) kesesuaian antara KMA/156/2004 dengan kondisi lingkungan PTAIS, (2) kesesuain antara KMA/156/2004 dengan organisasi Kopertais, (3) kesesuaian antara PTAIS dengan Kopertais. Faktor-faktor yang menentukan besar kecilnya tingkat kesenjangan tersebut, yaitu komunikasi, sumberdaya (manusia, finansial, sarana/prasarana dan informasi), disposisi, dan struktur birokrasi. Fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan WASDALBIN di lingkungan PTAIS. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) Tujuan, program kebijakan WASDALBIN, (2) Bentuk implementasi kebijakan WASDALBIN, (3) Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan WASDALBIN, (4) Langkahlangkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan WASDALBIN. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat akademis dan praktis. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep, proposisi dan bahkan teori baru pada analisis kebijakan pendidikan khususnya dan manajemen pendidikan pada umumnya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan WASDALBIN. Untuk menjelaskan masalah tersebut, digunakan kerangka berpikir analisis kebijakan publik (public policy analysis), terutama dari perspektif implementing public policy (George Edward III). Dari perspektif ini, kebijakan (termasuk kebijakan WASDALBIN) hanya akan dapat diimplementasikan, jika didukung oleh adanya komunikasi, sumberdaya, kesiapan, dan struktur birokrasi yang tepat dan memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Unit analisis dari penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu 3 Kopertais di Pulau Jawa, yang dianggap mewakili keseluruhan wilayah Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi terkait masalah penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa komuikasi kebijakan WASDALBIN kurang efektif, sehingga para pelaksana kebijakan menganggap bahwa (1) kebijakan WASDALBIN masih kurang jelas, kurang konsisten dan disosialisasikan melalui media yang kurang tepat. (2) Jumlah, kualitas dan proporsi sumberdaya (manusia, finansial, sarana/ prasarana dan informasi) masih kurang memadai, (3) kinerja pelaksana kebijakan kurang optimal dan akhirnya (4) struktur birokrasi dalam pelaksanaan WASDALBIN terkesan berbelit-belit, sehingga kurang efisien. Kelemahan ini hampir merata pada semua wilayah WASDALBIN yang diteliti, dengan sedikit variasi. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan WASDALBIN pada Kopertais belum dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan kepada: (1) Kementerian Agama, seyogianya dalam mengembangkan tujuan dan program kebijakan WASDALBIN terhadap PTAIS secara selaras dengan visi, misi, tujuan dan lingkungan PTAIS, serta dilengkapi dengan kebijakan yang tegas menggariskan langkah-langkah prosedural dan teknikal yang dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional, (2) Dirjen Pendis/Kopertais, seyogianya dalam melaksanan program kebijakan WASDALBIN, dijalankan dengan prinsip kesesuaian antara kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai, serta melibatkan aspek-aspek internal dan eksternal yang dapat menjadi daya dukung sehingga satu kebijakan dapat dilaksanakan secara tepat. Efektifitas pelaksanaan kebijakan harus didukung dengam komunikasi, sumberdaya, disposisi/kesiapan, dan struktur birokrasi, serta dikawal pula dengan pengawasan yang efektif, (3) Dirjen Pendis/Kopertais, seyoginya dalam mengatasi persoalan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan WASDALBIN, dituntut adanya mekanisme teknis yang jelas dan tegas dengan pemberlakuan law enfocment. (4) Strtegi untuk dikembangkan melalui: (a) Peningkatkan pelayanan, (b) Penegakan Hukum, (c) Peningkatkan kualitas sumberdaya organisasi. (d) Pengembangan organisasi, kearah yang dinamis, kreatif, fungsional dan efektif, (e) Meningkatkan motivasi para pengelola organisasi. Kelima strategi itu pada hakikatnya merupakan konsep strategis dalam mewujudkan akuntabilitas PTAIS.

Actions (login required)

View Item