Permohonan sita jaminan dalam putusan pengadilan negeri Bandung nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN.Bdg dan putusan pengadilan negeri Larantuka nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Lrt

Nurfaedah, Nadira Syawaliyah (2025) Permohonan sita jaminan dalam putusan pengadilan negeri Bandung nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN.Bdg dan putusan pengadilan negeri Larantuka nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Lrt. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (94kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (190kB)
	Text (SKBEBASPLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Restricted to Repository staff only Download (976kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_daftar isi.pdf Download (151kB)
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran (28).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sita jaminan merupakan upaya hukum preventif yang diajukan penggugat untuk menjaga agar objek sengketa tidak dialihkan selama proses peradilan berlangsung. Namun, dalam praktiknya, permohonan sita jaminan tidak selalu dikabulkan, tergantung pada pertimbangan hukum Hakim. Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN.Bdg dan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Lrt menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum terhadap permohonan sita jaminan. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis guna memahami konsistensi penerapan hukum serta perlindungan hak penggugat dalam perkara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan sita jaminan, pertimbangan hukum Hakim, dan akibat hukum sita jaminan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN Bdg dan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Lrt. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori ratio decidendi. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis terkait permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus (case study) yaitu mempelajari suatu kejadian, situasi, peristiwa atau fenomena sosial yang bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan sita jaminan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN.Bdg dan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Lrt diajukan dengan cara yang sama, yakni melalui petitum surat gugatan. Namun, terdapat perbedaan hasil, perbedaan ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam penerapan sita jaminan. Pertimbangan hukum Hakim dalam kedua putusan menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Bandung menolak permohonan dengan alasan tidak diajukannya permohonan secara eksplisit selama persidangan, sementara Pengadilan Negeri Larantuka mengabulkan permohonan tersebut dengan petimbangan yang merujuk pada pendapat Zulkarnaen serta mengacu pada ketentuan Pasal 260 ayat (7) RBg. Meskipun sita jaminan merupakan instrumen penting untuk melindungi hak penggugat, perbedaan keputusan antara kedua pengadilan menciptakan ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan standarisasi dan pedoman yang jelas dari Mahkamah Agung agar penerapan sita jaminan lebih seragam dan adil. Keberhasilan permohonan sita jaminan sangat bergantung pada kekuatan bukti, pertimbangan hakim yang objektif, dan adanya standar hukum yang konsisten. Upaya harmonisasi dalam praktik peradilan diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Actions (login required)

View Item