Penetapan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. tentang perkawinan beda agama ditinjau dari SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan

Kartaatmadja, Achmad Firmansyah (2025) Penetapan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. tentang perkawinan beda agama ditinjau dari SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (178kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (228kB)
	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (315kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (195kB)
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (405kB)
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perkawinan beda agama masih menjadi isu hangat dibicarakan di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum dan tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Untuk itu, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan melalui SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim dalam Pengadilan Negeri untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun praktiknya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama bahkan setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Penetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. menurut SEMA No. 2 Tahun 2023, dan akibat hukum dari Penetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr ditinjau dari SEMA No. 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum, penemuan hukum, penafsiran hukum, penegakkan hukum, dan kepastian hukum sebagai kerangka acuan dalam membahas perkawinan beda agama di Indonesia. Selain itu mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai pisau analisis dalam menganalisis fenomena yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini mencakup bahan hukum primer yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Hukum Perdata, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 50 ayat (3) Permen No. 108 Tahun 2019, hakim menimbang perkawinan para pemohon tidaklah termasuk perkawinan beda agama, pertimbangan hakim tidak tepat karena SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah pedoman bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan keliru karena sesungguhnya para pemohon adalah berbeda agama. Akibatnya, perkawinan pemohon hakikatnya tidak sah. Namun perkawinan tetap dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya menghasilkan suatu akta perkawinan dan menimbulkan akibat hukum [perkawinan sesuai UU No. 1 Tahun 1974.

Actions (login required)

View Item