Penerapan undang-undang nomor 30 tahun 1999 serta surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 350/MPP/KEP/12/2001 pada putusan nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Garut

Nufus, Neli Zakiyatun (2025) Penerapan undang-undang nomor 30 tahun 1999 serta surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 350/MPP/KEP/12/2001 pada putusan nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Garut. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_asbtrak.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (504kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (167kB) | Preview
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text (lampiran) 1213050142_Neli Zakiyatun Nufus_Revisi sidang 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa non litigasi dengan didasarkan adanya kesepakatan para pihak yang bersengketa atau disebut dengan perjanjian arbitrase, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU AAPS dan Pasal 4 Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan UU AAPS serta Kepmenmerindag nomor 350/MPP/KEP/12/2001 dalam menyelesaikan sengketa dan dalam putusan nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebebasan berkontrak dan teori penyelesaian sengketa. Teori tersebut diperlukan sebagai kerangka acuan bagi penulis dalam menjawab masalah terkait penerapan ketentuan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengkaji data-data yang diperoleh langsung dari permasalahan yang terdapat dilapangan. Sumber data penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data penelitian ini dikumpulkan atau merupakan hasil observasi di BPSK Garut dan Pengadilan Negeri Garut, wawancara dengan panitera BPSK Garut dan Hakim Pengadilan Negeri Garut yang menangani arbitrase. Data yang dihasilkan diolah secara kualitatif yang sifatnya deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, UU AAPS serta Kepmenperindag nomor 350/MPP/KEP/12/2001 dalam menyelesaikan sengketa menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi, para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk menentukan prosedur penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, dalam putusan nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 BPSK Garut tidak melaksanakan ketentuan UU AAPS dan Kepmenperindag karena pada awalnya, BPSK menyelesaikan sengketa dengan metode mediasi. Namun, karena tidak terjadi perdamaian penyelesaian dilanjutkan dengan metode arbitrase. Sedangkan, untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase ini, para pihak harus sepakat terlebih dahulu. Padahal, berdasarkan Pasal 9 UU AAPS kesepakatan arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani para pihak. Hal ini tidak ditemukan dalam berita acara.

Actions (login required)

View Item