Pertanggungjawaban pidana tindak pidana perjudian online togel dihubungkan dengan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik: Studi kasus putusan perkara nomor 154/Pid.B/2023/PN Blb

Utami, Saumi Tri (2025) Pertanggungjawaban pidana tindak pidana perjudian online togel dihubungkan dengan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik: Studi kasus putusan perkara nomor 154/Pid.B/2023/PN Blb. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 01. Cover.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text 02. Abstrak.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text 03. lembar pernyataan .pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text 03. keterangan bebas plagiarism.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text 04. Daftar Isi.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text 05. Bab 1.pdf Download (374kB) | Preview
	Text 06. Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) | Request a copy
	Text 07. Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) | Request a copy
	Text 08. Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy
	Text 09. Daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) | Request a copy
	Text 10. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perjudian online togel dengan fokus pada kasus Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Blb. Jaksa Penuntut Umum memberikan satu dakwaan untuk kedua terdakwa yang memiliki peran yang berbeda dalam melakukan kejahatannya. Di mana Terdakwa I, sebagai bandar, memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola perjudian, sementara Terdakwa II berperan sebagai pengepul yang membantu operasional perjudian. Namun, majelis hakim memutuskan bahwa para terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengatur perjudian secara konvensional, selain tidak sesuai dengan tingkat kesalahan dari tiap terdakwa, majelis hakim masih menggunakan hukum umum untuk mendakwa terdakwa I, Dalam halnya peran terdakwa 1 yang merupakan bandar atau penjual perjudian online masuk kedalam ketentuan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana perjudian online togel, pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana perjudian online togel, dan penerapan hukum dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada tindak pidana perjudian online togel. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesalahan menurut Andi Hamzah, teori tujuan hukum menurut Gustav Rabruch dan teori pemidanaan menurut Jeremy Bentham. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang secara sistematis menguraikan aturan-aturan hukum dengan mengintegrasikan teori hukum serta permasalahan yang sedang diselidiki. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan studi dokumen, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Putusan dalam perkara Nomor 154/Pid.B/2023/PN Blb menunjukkan bahwa penyamaan dakwaan terhadap kedua terdakwa dalam kasus perjudian online tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Terdakwa I berperan sebagai bandar yang aktif mengelola transaksi melalui situs judi online, sedangkan Terdakwa II hanya sebagai pengepul taruhan, namun keduanya didakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tanpa mempertimbangkan perbedaan peran dan tingkat keterlibatan mereka. Yang kedua Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal 45 ayat (2) UU ITE, sehingga hakim terikat pada dakwaan yang diajukan dan tidak dapat mempertimbangkan aspek digital dalam perjudian. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan kurang mencerminkan keadilan, efek jera, dan kepastian hukum. Yang ketiga, Terdakwa I dapat dikenakan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE, sedangkan Terdakwa II dikenakan Pasal 56 KUHP dengan hukuman lebih ringan. Penggunaan dakwaan tunggal dalam perkara ini dinilai tidak sesuai, dan seharusnya diterapkan dakwaan kumulatif agar lebih mencerminkan asas keadilan dan efektivitas pemidanaan. Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, perjudian online

Actions (login required)

View Item