penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan oleh anak di Provinsi Jawa Barat berdasarkan pasal 76 (c) Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Efendi, Putri Reyna (2025) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan oleh anak di Provinsi Jawa Barat berdasarkan pasal 76 (c) Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text COVER.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text Lp _putri reyna efendi _1213050150 (1).pdf Download (796kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (380kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (640kB)

Abstract

Fenomena perundungan (bullying) oleh anak di lingkungan pendidikan menjadi masalah serius yang belum sepenuhnya tertangani, termasuk di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat populasi tinggi. Meskipun sudah terdapat berbagai regulasi, praktik perundungan masih marak dan menimbulkan dampak psikologis serta sosial yang berat bagi korban. Kondisi ini mendorong perlunya penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku perundungan anak dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak sebagai subjek hukum yang rentan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan di wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut serta untuk menggali upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.Penelitian ini berlandaskan pada teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto dan teori keadilan menurut John Rawls serta Adam Smith. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya menerapkan norma hukum untuk mencapai ketertiban dan keadilan di masyarakat. Teori keadilan menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak pelaku tetap memperhatikan hak�hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, termasuk observasi serta wawancara dengan aparat penegak hukum. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan realitas penanganan kasus perundungan oleh anak serta kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini berfokus di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku perundungan di Provinsi Jawa Barat telah berpedoman pada prinsip diversi sesuai ketentuan dalam sistem peradilan anak. Namun, efektivitas penegakan hukum tersebut masih perlu dievaluasi lebih jauh karena masih adanya ketidakstabilan dalam penanganan terhadap tindak pidana perundungan tersebut. Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Polda Jaswa Barat seperti kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi hukum, penguatan peran lembaga pendidikan dan keluarga, serta optimalisasi program rehabilitasi dan pembinaan anak pelaku perundungan.

Actions (login required)

View Item