Nabilah, Anisah Husna (2025) Talak di luar pengadilan menurut KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text
1_cover.pdf Download (152kB) | Preview |
|
|
Text
2_abstrak.pdf Download (164kB) | Preview |
|
|
Text
3_skbebasplagiarism.pdf Download (320kB) | Preview |
|
|
Text
4_daftarisi.pdf Download (167kB) | Preview |
|
|
Text
5_bab1.pdf Download (375kB) | Preview |
|
![]() |
Text
6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text
7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text
8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text
9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text
10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text
11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Talak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan Islam yang memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Talak di luar pengadilan diartikan sebagai perceraian yang dilakukan oleh suami tanpa melibatkan proses hukum formal di pengadilan. Meskipun terdapat peraturan hukum yang mengatur talak, pelaksanaan talak di luar pengadilan masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Pandangan KHI Indonesia mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan. (2) Pandangan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan. (3) Perbandingan tentang talak di luar pengadilan antara KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada analisis terhadap produk hukum dari dua negara. Penelitian ini bertumpu pada teori pembentukan perundang-undangan, yang menjelaskan bahwa penyusunan Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia dan Undang-undang di Brunei Darussalam dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengatur kehidupan berkeluarga sesuai dengan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masing-masing Negara, serta untuk memberikan kepastian hukum. Perbandingan ini penting dilakukan karena dalam kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan ketentuan mengenai talak di luar pengadilan yang dapat diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan yang menjadi sumber pelengkap penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komperatif karena bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan dari perbandingan ketentuan hukum kedua Negara. Hasil penelitian tentang Talak di Luar Pengadilan menurut KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam yaitu: (1) KHI Indonesia tidak membolehkan talak dilakukan di luar pengadilan, sedangkan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam membolehkan talak dilakukan di luar pengadilan. (2) Sanksi bagi talak yang dilakukan di luar pengadilan di KHI Indonesia itu tidak ada namun dalam Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam ada ketentuan hukumnya. (3) Indonesia dan Brunei Darussalam sama-sama harus mendaftarkan talak yang dilakukannya ke pengadilan.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hukum; Sanksi; Talak di luar Pengadilan |
Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Perceraian Menurut Islam Law > Comparative Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum |
Depositing User: | Anisah Husna Nabilah |
Date Deposited: | 30 Jun 2025 01:49 |
Last Modified: | 30 Jun 2025 01:56 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/110135 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |