Sanksi hukum pelecehan seksual secara verbal dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat

Adistya, Elsya (2025) Sanksi hukum pelecehan seksual secara verbal dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (549kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (709kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB) | Request a copy

Abstract

Pelecehan seksual secara verbal merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik di ruang publik maupun privat. Meskipun sering dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual ringan, dampaknya terhadap korban dapat sangat serius, terutama dalam hal psikologis dan emosional. Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat dua regulasi yang mengatur bentuk kekerasan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Perbedaan pendekatan antara hukum nasional dan hukum berbasis syariat di Aceh menjadi penting untuk ditelaah, khususnya dalam aspek sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku pelecehan seksual verbal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sanksi hukum terhadap pelecehan seksual verbal diatur dalam dua sistem hukum yang berbeda, serta untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui sejauh mana norma-norma dalam UU TPKS dan Qanun Jinayat dapat ditegakkan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan hukum di Indonesia. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pendekatan normatif dan teoritis, dengan menggunakan teori hukum pidana untuk melihat fungsi sanksi, teori keadilan hukum untuk mengukur kesesuaian antara norma dan pelaksanaan, serta teori perlindungan korban sebagai dasar penting dalam pendekatan pemidanaan modern. Kerangka ini membantu penulis dalam menganalisis perbedaan struktur sanksi serta landasan filosofis dari masing-masing regulasi yang dikaji. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan pengumpulan data yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, serta dokumen lembaga resmi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur pelecehan seksual verbal dengan pendekatan pidana penjara dan/atau denda, serta memuat aspek perlindungan korban secara lebih komprehensif. Sementara itu, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan sanksi berupa cambuk, denda (uqubat mal), atau penjara, yang bersumber dari fikih jinayah. Meskipun keduanya mengakui pentingnya pengaturan atas pelecehan seksual verbal, terdapat perbedaan mendasar dalam filosofi hukum, bentuk sanksi, dan mekanisme pelaksanaannya. Kedua sistem hukum ini menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan, seperti budaya patriarki, keterbatasan pemahaman aparat, serta lemahnya pengawasan hukum.

Actions (login required)

View Item