Analisis perubahan struktur dan pengisian jabatan kementerian dalam kabinet merah putih Prabowo-Gibran menurut Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi

Putri, Zuwindah Herika (2025) Analisis perubahan struktur dan pengisian jabatan kementerian dalam kabinet merah putih Prabowo-Gibran menurut Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi. Analisis perubahan struktur dan pengisian jabatan kementerian dalam kabinet merah putih Prabowo-Gibran menurut Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi, 5 (5). pp. 1-11. ISSN 2747-1993

Preview

Text (ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR DAN PENGISIAN JABATAN KEMENTERIAN KABINET MERAH PUTIH PRABOWO-GIBRAN MENURUT KONSEP AHLUL HALLI WAL AQDI) Artikel Zuwinda Herika Putri_Analisis Perubahan Struktur dan Pengisian Jabatan Kementerian Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Menurut Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi.pdf - Published Version Download (374kB) | Preview

Abstract

Artikel ini menganalisis perubahan struktur dan pengisian jabatan kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran berdasarkan perspektif konsep Islam Ahlul Halli wal Aqdi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum dan politik di balik ekspansi jumlah kementerian dari 34 menjadi 48, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi dokumen untuk menilai apakah prinsip kompetensi, integritas, dan legitimasi publik tercermin dalam proses pemilihan pejabat strategis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ekspansi struktur kementerian menimbulkan tantangan koordinasi antar kementerian dan membutuhkan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip Ahlul Halli wal Aqdi dalam pembentukan Kabinet Merah Putih belum sepenuhnya terpenuhi, karena sebagian pengisian jabatan masih kurang transparan dan minim partisipasi publik. Penelitian ini berkontribusi terhadap wacana integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan modern serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan kabinet pemerintahan yang lebih legitim dan akuntabel.

Actions (login required)

View Item