Perlindungan hukum keperdataan bagi individu penyintas Disorders of Sex Development (DSD) atau Intersex dalam proses penggantian jenis kelamin secara hukum di Indonesia: Studi kasus Zani Harsa Bakry

Fajriani, Rifa Aziza (2025) Perlindungan hukum keperdataan bagi individu penyintas Disorders of Sex Development (DSD) atau Intersex dalam proses penggantian jenis kelamin secara hukum di Indonesia: Studi kasus Zani Harsa Bakry. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Lembar Pernyataan Karua Sendiri (1).pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (446kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh individu Disorders of Sexual Development (DSD) atau Intersex yang lahir dengan variasi karakteristik seks yang ambigu, menyebabkan stigma dan ketiadaan regulasi komprehensif. Akibatnya, mereka menghadapi kendala administratif, diskriminasi dalam mengakses hak keperdataan (misalnya pernikahan) serta ketidakpastian hukum, seperti dialami Zani Harsa Bakry. Padahal secara normatif, hukum perdata memiliki fungsi melindungi hak keperdataan setiap orang tanpa diskriminasi. Kesenjangan antara realitas hukum dan ideal perlindungan hukum inilah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bentuk perlindungan hukum keperdataan yang diberikan kepada penyintas Intersex dalam proses penggantian jenis kelamin? 2) Kendala-kendala yang dihadapi individu Intersex dalam memperoleh pengakuan hukum atas penggantian jenis kelamin dan 3) Upaya-upaya hukum untuk memperkuat perlindungan hukum keperdataan bagi individu Intersex. Penelitian ini mengacu pada teori kepastian hukum, teori Hak Asasi Manusia (HAM), dan teori perlindungan hukum, yang saling terkait satu sama lain. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah deskriptif analisis, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Dalam pendekatan empiris, pengetahuan diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perlindungan hukum keperdataan bagi penyintas Intersex dalam proses penggantian jenis kelamin di Indonesia secara fundamental dicapai melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Adminduk yang didukung oleh prinsip-prinsip HAM pada Pasal 27, 28D UUD 1945, Pasal 21, 29 UU HAM, serta hukum perdata dalam Pasal 2 dan 3 BW yang menegaskan status hukum sejak lahir dan larangan "kematian perdata" yang memastikan penyintas DSD/Intersex tidak akan kehilangan hak keperdataannya, 2) Kendala yang dihadapi yakni ketidakpahaman aparat pengadilan dan hakim, menyebabkan miskomunikasi dan penafsiran keliru, inkonsistensi sistem informasi hukum, diskriminasi, ketiadaan SOP baku, minimnya edukasi aparat Disdukcapil, serta stigma sosial 3) Upaya hukum yang dapat dilakukan yakni Zani Harsa Bakry dapat mengajukan penetapan penggantian jenis kelamin ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Adminduk, upaya lainnya yakni penyusunan regulasi khusus dan inklusif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peran progresif hakim dalam menafsirkan hukum secara adil dan berorientasi pada hak asasi manusia, demi mewujudkan perlindungan substantif bagi kelompok rentan ini.

Actions (login required)

View Item