Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Perspektif Siyasah Dauliyah

Destiani, Devi (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Perspektif Siyasah Dauliyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_BAB I.pdf Download (548kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (594kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan Pengungsi menurut Hukum Internasional diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang mengatur prinsip– prinsip dan hak – hak serta kewajiban bagi pengungsi.Adapun Hukum Islam mengatur hal tersebut dalam al–Qur’an surat al–Hasyr: 9 yang memuat prinsip-prinsip non refoulement, artinya negara tidak boleh mengusir pencari suaka/pengungsi yang masuk diwilayahnya. Selanjutnya Hukum suaka politik memiliki karakter hukum interaksi manusia dengan manusia (muamalah), yaitu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sehubungan dengan itu kaidah hukum taghayur al-ahkam bi taghayur al-zamn menjadi pegangan negara tujuan dalam memperlakukan pengungsi. Atas dasar prinsip – prinsip kemanusiaan setiap Negara manapun mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang yang terancam jiwanya kendati orang tersebut bukanlah warga negaranya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang lahirnya konvensi 1951 dan protokol 1967 kemudian bagaimana perlindungan hukum dalam konvensi 1951 dan protokol 1967 dan bagaimana perspektif siyasah dauliyah terhadap perlindungan hukum tersebut. Dasar–dasar yang menjadi landasan para ulama dalam siyasah dauliyah yang dapat dijadikan ukuran apakah hubungan internasional berjalan sesuai dengan semangat al–Islam atau tidak, yaitu kehormatan manusia, keadilan, persamaan, toleransi dan memenuhi janji. Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentinganya.Sama halnya dengan pendapat Ibn Qutaibah mengatakan :"awaitu lahu ma'wiyah wa'iyah,yang berarti menyayangi serta awaitu ila bani fulan awan auyun; dan awaitu fulan – an iwan-an, yang berarti melindungi. Arti tersebut dapat diterapkan dalam hal pencarian dan pemberian suaka atas dasar pertimbangan bahwa sekiranya yang tampak itu makna “melindungi” maka makna ini pada intinya perluasan dari makna “menyayangi” pengungsi, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, yaitu memaparkan perlindungan hukum terhadap penacari suaka/pengungsi menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 perspektif siyasah dauliyah. Lahirnya Konvensi 1951 dan Protokol mengenai status pengungsi ialah Pasca meletusnya Perang Dunia I, banyak masyarakat sipil yang menjadi korban atas peristiwa tersebut. Kebanyakan dari mereka memilih untuk lari ke tempat yang lebih aman yang jauh dari konflik. Seorang pencari Suaka/Pengungsi akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967.Dalam siyasah Dauliyah pencari suaka/pengungsi berhak mendapat jaminan atas hak nya yang dilindungi, Oleh karenanya Allah tidak membenarkan di dalam umat islam melakukan peperangan ataupun kekerasan yang menimbulkan ketidak adilan atas hak untuk hidup.

Actions (login required)

View Item