Pelaksanaan bantuan hukum oleh lembaga pusat advokasi dan hak asasi manusia (PAHAM) terhadap kelompok masyarakat miskin di kota jakarta selatan perspektif siyasah dusturiyah

Safitri, Dwi Wismanahadi (2025) Pelaksanaan bantuan hukum oleh lembaga pusat advokasi dan hak asasi manusia (PAHAM) terhadap kelompok masyarakat miskin di kota jakarta selatan perspektif siyasah dusturiyah. Pelaksanaan bantuan hukum oleh lembaga pusat advokasi dan hak asasi manusia (PAHAM) terhadap kelompok masyarakat miskin di kota jakarta selatan perspektif siyasah dusturiyah, 7 (2). pp. 98-115. ISSN 29580132

Preview

Text Jurnal skripsi fix dwi.pdf Download (174kB) | Preview

Abstract

English: This research examines the implementation of legal aid provided by the Center for Advocacy and Human Rights (PAHAM) for the poor in South Jakarta City during the 2023-2024 period. The focus of this research is on the implementation of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, the impact of legal aid on fulfilling the basic rights of justice seekers, and a review from the perspective of Siyasah Dusturiyah. The research method used is juridical empirical with a qualitative approach, using data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation studies. This study found that only 15% of the poor in South Jakarta have received Legal Aid in the form of litigation and non-litigation services, these services are in accordance with the mandate of Law No. 16 of 2011 fairly and evenly according to the applicable terms and conditions. The main challenges faced by PAHAM include limited resources, geographical reach, and the level of legal awareness of the community which is still low. The main challenges faced by PAHAM include limited resources, geographical reach, and low level of legal awareness in the community. The impact of legal aid by PAHAM on fulfilling the basic rights of justice seekers includes increased access to justice, strengthening legal awareness, and empowerment of the poor. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, legal aid provided by PAHAM reflects the principles of justice (al-'adalah), equality (al-musawah), and public benefit (maslahah al-'ammah) which are in line with the objectives of Islamic law in protecting citizen rights. This research concludes that PAHAM's role in providing legal aid has a contribution in realizing access to justice for the poor, although it still faces various structural and operational obstacles. Indonesia: Penelitian ini mengkaji pelaksanaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) bagi masyarakat miskin di Kota Jakarta Selatan periode 2023-2024. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dampak bantuan hukum terhadap pemenuhan hak dasar pencari keadilan, serta tinjauan dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi,dan studi dokumentasi. Penelitian ini menemukan baru terdapat 15% masyarakat miskin di Kota Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Bantuan Hukum berupa pelayanan litigasi dan non litigasi, pelayanan tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No.16 Tahun 2011 secara adil dan merata sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Tantangan utama yang dihadapi PAHAM meliputi keterbatasan sumber daya, jangkauan geografis, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Dampak bantuan hukum oleh PAHAM terhadap pemenuhan hak dasar pencari keadilan mencakup peningkatan akses terhadap keadilan, penguatan kesadaran hukum, serta pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, bantuan hukum yang diberikan oleh PAHAM mencerminkan prinsip-prinsip keadilan (Al-„adalah), persamaan (al-musawah), dan kemaslahatan umum (maslahah al-„ammah) yang sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi hak-hak warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran PAHAM dalam memberikan bantuan hukum memiliki kontribusi dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan operasional.

Actions (login required)

View Item