Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 14 tahun 2017 tentang tata cara pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Harau Sumatera Barat

Aini. A, Annisa Nurul (2025) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 14 tahun 2017 tentang tata cara pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Harau Sumatera Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) coverr.pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrakk.pdf Download (25kB) | Preview
Preview	Text (PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISM) Lembar pernyataan karya sendiri.pdf Download (424kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (346kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text (BAB IV) BAB IV FIX.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (862kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena ketimpangan dalam pemberiann izin usaha pertambangan yang terjadi di Kecamatan Harau Sumatera Barat. Yang diidentifiksi dalam penelitian inni meliputi mekanisme pemberian izin usaha pertambangan yang diterapkan, serta mengevaluasi dampak dari pelaksanaan mekanisme tersebut terhadap efektivitas kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Mekanisme Pemberian Izin Praktik Pertambangan Mineral Bukan Logam Di Kecamatan Harau; 2) Dampak Pelaksanaan Mekanisme Pemberin Izin Terhadap Efektifitas Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Harau; 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Mekanisme Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Dampaknya Di Kecamatan Harau. Penelitian ini menggunakan teoori antara lain; Teori Implementasi Kebijakan, Teori Pengelolaan, Teori Kewenangan serta Teori Siyasah Dusturiyah terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 serta Dampak yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Tersebut. Penelitian ini menggunakan metode destriptif kualitatif dengan jenis penelitian kualotatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan menghimpund an menganalisis sebuah data, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen. Analisi data selanjutnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan Tinjauan Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitan menunjukkan: 1) Secara umum, tahapan pemberian izin mencakup tahapan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), pemenuhan syaarat administrative dan teknis, verifikasi lapangan, hingga penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi atau IUP operasi produksi oleh instansi berwenang; 2) Pelaksanaan mekanisme perizinan kegiatan pertambangan belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga dampak pelaksanaan mekanisme tersebut terhadap efektivitas kegiatan pertambangan dapat dilihaat dari rendahanya angka legalitas usaha pertamabangan di Kecamatan Harau; 3)Analisis tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2017 dilakukan sesuai dengan Prinsip dan kaidah siyasah Dusturiyah, hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan konsep maslahat yakni hifz aql, dan hifz al-mal.

Actions (login required)

View Item