Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam putusan nomor : 35-K/PM.II-09/AD/I/2024 di Pengadilan Militer II-09 Bandung

Sari, Dina Novita (2025) Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam putusan nomor : 35-K/PM.II-09/AD/I/2024 di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (187kB) | Preview
	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3_lembar pernyataan.pdf Restricted to Repository staff only Download (421kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftar isi.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_ bab 1.pdf Download (390kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (533kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (449kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dalam putusan tindak pidana insubordinasi Nomor 35-K/PM.II 09/AD/I/2024 di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI bernama Kopda Hanafi Lubis, yang mana pada dasarnya tindak pidana insubordinasi ini sudah tertuang jelas dalam Pasal 106 KUHPM. Permasalahan utama meliputi bagaimana hukum diterapkan terhadap putusan ini, serta apa dasar pertimbangan hakim memilih Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan bagaimana analisis penerapan Pasal tersebut dalam konteks tradisi militer. Penelitian bertujuan untuk, menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana insubordinasi dalam putusan tersebut, mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan menyusun analisis kritis terhadap penerapan Pasal tersebut dalam konteks hukum pidana militer. Penelitian ini menggunakan teori ratio decidendi yang menekankan inti pertimbangan hukum hakim sebagai landasan putusan, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dan Sudikno Mertokusumo. Teori ini dikombinasikan dengan pendekatan penerapan hukum Soerjono Soekanto untuk memastikan kesesuaian norma hukum dengan fakta persidangan. Metodologi Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data primer berupa putusan Nomor 35-K/PM.II-09/AD/I/2024 dan wawancara dengan hakim serta panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung. Data sekunder mencakup literatur hukum pidana, jurnal, dan peraturan perundang undangan. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis untuk menguraikan fakta hukum, pertimbangan hakim, dan implikasi penerapan Pasal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP karena tindakan pemukulan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha memenuhi unsur penganiayaan, bukan insubordinasi, akibat konteks tradisi yang meniadakan hierarki pangkat, pertimbangan hakim meliputi fakta hukum (luka fisik), konteks tradisi, motivasi Terdakwa, serta keadaan meringankan (permintaan maaf, pengabdian) dan memberatkan (luka serius, kurangnya pengawasan), mencerminkan ratio decidendi yang rasional, dan penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP sah secara hukum, namun hukuman 8 bulan 12 hari tanpa pemecatan menunjukkan pendekatan rehabilitasi yang kontroversial. Putusan ini menyoroti perlunya reformasi tradisi militer untuk mencegah pelanggaran serupa. Penelitian merekomendasikan sosialisasi Sapta Marga, pedoman ketat untuk latihan militer, dan pengawasan berlapis.

Actions (login required)

View Item