Penegakan disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) pelaku tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) di Pengadilan Militer II-09 Bandung

Maulana, Adam Arsyad (2025) Penegakan disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) pelaku tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text 3_SKBEBASPLAGIARISM (47).pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_DAFTAR ISI.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_BAB I.pdf Download (429kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (954kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) merupakan tindak pidana militer yang setiap tahun masih sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kesadaran hukum dan kedisiplinan prajurit mengalami penurunan. Tentunya diperlukan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana THTI di Pengadilan Militer II-09 Bandung agar semakin terciptanya kesadaran kedisiplinan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tindak Pidana THTI telah diatur didalam pasal 86 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Meskipun tindak pidana THTI sudah diatur didalam KUHPM pada kenyataanya prajurit TNI dalam menjalankan tugas masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) penegakan tindak pidana THTI yang dilakukan oleh prajurit TNI di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan (2) pengaruh putusan hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung terhadap tingkat kedisiplinan prajurit TNI. Penelitian ini menggunakan teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum ditentukan oleh banyak faktor. Selain itu teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum harus memperhatikan faktor struktural, substansi hukum dan faktor kultural. Digunakan pula teori disiplin militer untuk menekankan pentingnya kedisiplinan militer. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari observasi dan wawancara di Pengadilan Militer II-09 Bandung, peraturan perundang-undangan yang relevan serta berbagai sember literatur yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) proses penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana THTI di Pengadilan Militer II-09 Bandung dari awal sampa akhir telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (2) Putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung terhadap tindak pidana THTI memiliki pengaruh dan peran edukatif yang signifikan dalam menanamkan kembali nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum dan norma kedinasan. Faktor lain yang menyebabkan peningkatan kasus tindak pidana THTI diantaranya faktor ekonomi, faktor prajurit yang menghindari proses hukum dan lingkungan prajurit itu sendiri.

Actions (login required)

View Item