Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap ambiguitas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam regulasi aset kripto sebagai aset digital

Rahmadiani, Dita Putri (2025) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap ambiguitas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam regulasi aset kripto sebagai aset digital. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI (15).pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (34kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (890kB) | Preview
	Text 6_bab2 .pdf Restricted to Registered users only Download (555kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (888kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang mendorong munculnya aset kripto sebagai revolusi global yang mempengaruhi sektor keuangan, termasuk di Indonesia. Regulasi terkait aset kripto yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengaturan Perdagangan Aset Digital Aset Kripto, menunjukkan adanya ambiguitas dalam pengaturan kewenangan yakni terdapat cukup banyak pasal yang bermasalah dalam peraturan perundang-udangan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor penyebab ambiguitas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam regulasi aset kripto; (2) menganalisis dampak ambiguitas tersebut terhadap masyarakat; dan (3) mengevaluasi regulasi tersebut dari perspektif siyasah dusturiyah. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori yakni, teori kepastian hukum, teori perundang-undangan dan teori siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi sumber primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, ambiguitas dalam Peraturan OtoritasJasa Keuangan (POJK) 27 Tahun 2024 Dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disebabkan oleh ketidakjelasan pasal-pasal yang multitafsir, kekosongan hukum pada masa transisi regulasi, kurangnya koordinasi antar-lembaga, lemahnya mekanisme transisi regulasi, serta belum siapnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator baru aset kripto. Kedua, ambiguitas ini berdampak negatif terhadap kepastian hukum, menurunkan kepercayaan publik, dan mempersulit pelaku pasar untuk mematuhi regulasi. Ketiga, berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah, regulasi yang ada belum mencerminkan prinsip imamah (kepemimpinan) yakni kaidah fiqiyah yang bunyinya بِالأمَصألَحَةِ مَن و أ ط الر َّ اعِيَّةِ عَلَى الْ أ ِمَاِم تَصَر ُّ ف (perilaku imam terhadap umat bergantung pada kemaslahatan) yang menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan umum (kemaslahatan) sebagai landasan utama dalam kebijakan dan tindakan pemimpin dalam wujud regulasi yang baik dan komprehensif yang menjadi tujuan utama tata kelola pemerintahan dalam Islam. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk menciptakan stabilitas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kepemimpinan. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi untuk memperjelas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan meningkatkan koordinasi antar-lembaga guna menciptakan regulasi yang adil dan adaptif terhadap dinamika teknologi.

Actions (login required)

View Item