Tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi no. 128/PUU-XIII/2015 tentang pengujian pasal 33 huruf (g) UU no. 6 tahun 2014 mengenai penghapusan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa

Zakiyah, Elina Nafilatuz (2025) Tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi no. 128/PUU-XIII/2015 tentang pengujian pasal 33 huruf (g) UU no. 6 tahun 2014 mengenai penghapusan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (PERNYATAAN KARYA SENDIRI) Lembap Pernyataan Karya Sendiri.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab I.pdf Download (356kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB)
	Text (BAB III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB)
	Text (BAB V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang membatalkan ketentuan Pasal 33 huruf (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya mengenai syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya ketentuan tersebut yang dinilai membatasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pencalonan kepala desa. Pembatasan ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan, persamaan hak, dan hak berpartisispasi dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, hak untuk mengakses jabatan publik harus dilandasi dengan asas keadilan dan kemaslahatan bagi umat. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam penghapusan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa; (2) Mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa; (3) Meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori Siyasah Qadhaiyyah, dengan menekankan fungsi Wilayah Al-Mazdalim sebagai lembaga peradilan yang bertugas mengoreksi kesewenang-wenang penguasa terhadap rakyat. Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini berfungsi sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak-hak rakyat dari pembatasan administrasi yang tidak proporsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal hukum, dan literatur hukum Islam. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dan analitis untuk menjelaskan secara menyeluruh pokok bahasan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mahkamah Konstitusi menghapus syarat domisili satu tahun karena dianggap membatasi hak konstitusional warga untuk dipilih, bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam UUD 1945; (2) Putusan ini berdampak pada perubahan regulasi, membuka akses lebih luas bagi warga mencalonkan diri sebagai kepala desa, namun berpotensi menimbulkan resistensi sosial di tingkat desa; (3) Dilihat dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah, putusan mencerminkan keadilan, perlindungan hak rakyat, dan kemaslahatan, hal ini sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang menolak pembatasan yang tidak adil.

Actions (login required)

View Item