Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pengedar Minuman Keras Yang Terdapat Dalam Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras.

Fauzi, Fachry (2021) Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pengedar Minuman Keras Yang Terdapat Dalam Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1.cover.pdf Download (66kB) | Preview
Preview	Text 2.abstrak.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text 3.daftarisi.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text 4.bab1.pdf Download (556kB) | Preview
Preview	Text 5.bab2.pdf Download (454kB) | Preview
Preview	Text 6.bab3.pdf Download (403kB) | Preview
Preview	Text 7.bab4.pdf Download (148kB) | Preview
Preview	Text 8.daftarpustaka.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text 9.pernyataan_fachry.pdf Download (263kB) | Preview

Abstract

Minuman Keras atau miuman beralkohol adalah salah satu penyebab tindakan kriminalitas. Di Kota Bekasi disinyalir cukup banyak tindakan kekerasan, pembunuhan, dan kriminalitas lainnya yang dilakukan oleh pelaku yang sedang dalam keadaan tidak sadar karena mengkonsumsi minuman beralkohol. Di samping itu minuman keras diharamkan oleh ajaran agama Islam dan dapat merusak otak manusia. Penelitian ini memiliki tujuan 1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No. 17 tahun 2009 tentang minuman keras di Kota Bekasi. 2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pengedar dan minuman keras. 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Perda Nomor 17 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Pengedaran Minuman Keras. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori maqasidh al-Syari’ah yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian Hukum Islam. Inti dari teori maqasidh al-Syari’ah sebagai suatu langkah untuk menunaikan suatu kebajikan dan menghindari kejahatan serta menjauhi kemadharatan. Adapun tindak pidana perjudian merupakan pelanggaran maqasidh al-Syari’ah yaitu hifz al- Mal (perlindungan terhadap harta dan kekayaan). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dan pendekatan hukum normatif, yaitu mengkaji fakta-fakta yang berkaitan dengan penerapan suatu hak dalam suatu wilayah, yang kemudian dianalisis secara normatif. Sumber data utama adalah Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009, sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis setelah diklasifikasikan dan diinterpretasikan menggunakan metode analisis ini.. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 melalui proses sosialisasi, razia miras, penyitaan dan pemusnahan. Pelaksanaannya cukup efektif dengan indikator penurunan penjualan dan distribusi minuman keras. Ditinjau dari hukum pidana Islam, sanksi hukum bagi penjual dan pengedar miras tertuang dalam Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009, yakni pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 termasuk jarimah ta'zir, karena penetapannya tergantung kebijaksanaan hakim, sedangkan denda termasuk diyat atau ganti rugi

Actions (login required)

View Item