Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah: Pilkada oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum: Bawaslu di Kabupaten Bandung dalam perspektif siyasah dusturiyah

Matahari, Iklima and Saebani, Beni Ahmad and Sutiana, Yana (2025) Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah: Pilkada oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum: Bawaslu di Kabupaten Bandung dalam perspektif siyasah dusturiyah. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7 (4). pp. 2655-0865. ISSN ISSN

Preview

Text 1658-Article Text-7422-1-10-20250510.pdf Download (431kB) | Preview

Abstract

Kehidupan warga negara secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan negara, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan, bahkan dalam hal memilih pemimpin melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Khususnya di Kabupaten Bandung, penegakan hukum selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan indicator penting bagaimana demokrasi diimplementasikan secara lokal. Dengan menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah, teori kemanfaatan, dan teori keadilan, penelitian ini mengkaji dinamika penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung. Tujuan utama studi ini adalah mengidentifikasi tantangan dan inisiatif Bawaslu, menilai kesesuaian penegakan hukum dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, dan mengkaji bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Temuan studi ini, yang dikumpulkan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan data dari analisis dokumen serta wawancara, menunjukkan bahwa Bawaslu telah bekerja sama dengan otoritas terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan Gakkumdu untuk menegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Kurangnya kesadaran publik dan kekhawatiran akan potensi pelanggaran, serta rasa takut untuk melaporkannya, merupakan tantangan utama yang dihadapi Bawaslu. Penjangkauan masyarakat dan pendidikan politik merupakan fokus utamaBawaslu. Konsep keadilan dan kesejahteraan publik telah diterapkan dari sudut pandang kebijakan publik, meskipun masih terdapat disparitas dalam keterlibatan publik. Oleh karena itu, memastikan terselenggaranya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berkualitas, berkeadilan, dan bermanfaat bergantung pada penguatan penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan publik.

Actions (login required)

View Item