Perbandingan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Listiani, Ai (2025) Perbandingan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Lembar pernyataan .pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (313kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)

Abstract

Hak asuh anak merupakan persoalan penting yang muncul sebagai dampak dari perceraian, yang memiliki implikasi besar terhadap tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Pengaturan hak asuh anak setelah perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Problem akademik yang mendasari penelitian ini adalah belum adanya kesatuan norma yang eksplisit dan terperinci mengenai mekanisme penempatan hak asuh anak setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaturan hak asuh anak akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 2) Mengetahui Apa Yang Melatar Belakangi Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 3). Mengetahui implikasi hukum perbedaan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori yang berfokus pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the chil) yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh anak. Serta teori HAM untuk membantu mengkaji dan membantu hak-hak anak setelah perceraian orang tua. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif. Data yang digunakan berasal dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta yuridisprudensi putusan pengadilan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk melihat perbedaan dan persamaan norma, serta dampaknya dalam praktik pengambilan keputusan hak asuh di pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu, terutama untuk anak di bawah usia 12 tahun kecuali ada alasan kuat yang mendukung keputusan sebaliknya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. 2) Yang menjadi latar belakang lahirnya kedua undang-undang adalah Tanpa pengaturan yang jelas, hak dan kesejahteraan anak dapat terabaikan, yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kondisi psikologis mereka 3) Implikasi hukum dari perbedaan pengaturan hak asuh anak dalam kedua undang-undang ini menciptakan tantangan dalam pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian.

Actions (login required)

View Item