Pelaksanaan sistem pengupahan bagi penjahit menurut hukum ekonomi syariah dihubungkan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan

Rahman, Neng Dalva Fanisa (2025) Pelaksanaan sistem pengupahan bagi penjahit menurut hukum ekonomi syariah dihubungkan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak .pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Lembar pernyataan.pdf Download (486kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar isi.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text Bab 1 (1).pdf Download (635kB) | Preview
	Text (BAB 2) Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB)
	Text (BAB 3) Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (668kB)
	Text (BAB 4) Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka .pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (940kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji sistem pengupahan penjahit di Konveksi SNR Industries yang berlokasi di Desa Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah praktik pengupahan yang belum sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan maupun prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Upah yang diberikan bersifat mingguan dan dihitung berdasarkan hasil produksi, namun nilainya masih di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Mekanisme pengupahan penjahit di Konveksi SNR Industries; 2) Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan tersebut; dan 3) Kesesuaian sistem pengupahan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gaji atau upah merupakan kompensasi yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang mereka berikan dalam proses produksi, sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik, undang-undang ketenagakerjaan, dan prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif hukum nasional, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa upah adalah hak pekerja yang harus dibayar sesuai perjanjian, sedangkan dalam pandangan Islam, baik Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun kaidah fiqh menekankan pentingnya keadilan dan kepatutan dalam pemberian upah. Konsep ijarah atau sewa-menyewa sebagai bentuk transaksi upah juga ditegaskan oleh para ulama dengan ketentuan syarat dan rukunnya, menunjukkan bahwa pemberian kompensasi atas jasa merupakan prinsip universal yang diakui secara sosial, hukum, dan agama untuk menjamin kesejaht eraan dan keadilan bagi semua pihak dalam hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara langsung dengan pemilik dan pekerja, studi dokumentasi, serta studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk mengkaji praktik pengupahan dari sudut pandang syariah dan hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan di Konveksi SNR Industries telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan awal mengenai jumlah upah, pembagian tugas, serta waktu pemberian gaji yang dilakukan secara rutin setiap minggu. Meskipun tidak dibuat secara tertulis, kesepakatan dilakukan secara lisan dengan saling meridhai antara pemilik dan karyawan. Pemberian upah telah disesuaikan dengan posisi dan hasil kerja masing-masing karyawan, serta dilakukan secara transparan sesuai kesepakatan awal. Dari aspek hukum positif, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja), serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar usaha kecil di Batununggal belum menerapkan sistem pengupahan sesuai ketentuan, seperti pemberian upah di bawah UMK Kota Bandung tahun 2025 sebesar Rp 4.482.914, ketiadaan perjanjian kerja tertulis, serta tidak didaftarkannya karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi hukum, ketakutan pengusaha terhadap beban biaya, dan lemahnya pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran Dinas Ketenagakerjaan dan kolaborasi antara pemerintah kelurahan, LSM, dan perguruan tinggi untuk edukasi hukum ketenagakerjaan serta mendorong pelaku usaha kecil agar taat terhadap regulasi formal.

Actions (login required)

View Item