Implementasi pembulatan desimal ke bawah keterwakilan perempuan di KPU Kabupaten Bandung perspektif siyasah dusturiyah

Nur Akbar, Muhammad Rafi and Shaleh, Chaerul and Saptaji, Aji (2025) Implementasi pembulatan desimal ke bawah keterwakilan perempuan di KPU Kabupaten Bandung perspektif siyasah dusturiyah. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6 (2). pp. 1-17. ISSN 2746-4075 (Submitted)

Preview

Text JURNAL SKRIPSI FINAL RAFI.pdf - Published Version Download (562kB) | Preview

Abstract

KPU sebagai termohon dalam putusan MA, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diperintahkan untuk mepasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023, hal itu tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Alih-alih merevisi peraturan, KPU memutuskan untuk membuat surat dinas berisi permintaan kepada Parpol untuk memedomani putusan MA, implementasi dari Pasal tersebut menjadikan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bandung perempuan banyak yang kurang dari 30% pada setiap dapil, Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode hukum empiris yang mana menggunakan suatu aturan atau hukum yang normatif atau bersifat mengikat dan mengatur yang digabungkan dengan data empiris yang bersifat faktual. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU tidak patuh pada putusan MA untuk merevisi Pasal 8 ayat 2, Implikasi dari pembulatan desimal ke bawah tersebut menyebabkan 33 daerah pemilihan pada daftar calon tetap anggota DPRD dari 18 Partai yang berkontestasi itu kurang dari keterwakilan perempuan 30%. Dalam perspektif siyasah dusturiyah Perempuan dalam politik atau menjadi seoarang pemimpin tidak pernah ada larangan terkait hal itu, apalagi jika yang diperjuangkan seorang Perempuan adalah hal-hal baik dan hal-hal yang maslahat untuk semua orang. The KPU as the respondent in the Supreme Court decision, as previously explained, was ordered to amend Article 8 paragraph (2) of PKPU 10/2023, this was not followed up by the KPU. Instead of revising the regulations, the KPU decided to make an official letter containing a request to Political Parties to comply with the Supreme Court decision, the implications of this Article make the list of permanent candidates for female DPRD members of Bandung Regency many less than 30% in each electoral district, The method used by researchers in this study is the normative legal method which uses a normative or binding and regulatory rule or law which is combined with factual empirical data. The results of the study show that the KPU did not comply with the Supreme Court decision to revise Article 8 paragraph 2, The implications of rounding the decimal down caused 33 electoral districts on the list of permanent candidates for DPRD members from 18 contesting parties to be less than 30% female representation. From the perspective of the industrial policy, there is no prohibition regarding women in politics or becoming a leader, especially if what a woman is fighting for are good things and things that are beneficial for everyone.

Actions (login required)

View Item