Perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna kosmetik injeksi dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Studi Kasus DNA Salmon Goddesskin

Azzahra, Salsya Tasyuah (2025) Perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna kosmetik injeksi dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Studi Kasus DNA Salmon Goddesskin. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (339kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI (19).pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (910kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (704kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (617kB) | Request a copy
	Text 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran produk kosmetik injeksi ilegal yang menimbulkan masalah perlindungan konsumen. Kosmetik injeksi, yang seharusnya termasuk dalam kategori obat dan memerlukan pengawasan medis, diperdagangkan secara bebas layaknya kosmetik biasa. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar. Studi kasus produk DNA Salmon Goddesskin, yang menimbulkan efek samping pada konsumen, menjadi fokus penelitian untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen dalam konteks ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan kosmetik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kendala-kendala hukum YLKI dalam melakukan perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna produk kosmetik injeksi, dan upaya-upaya hukum YLKI dalam mengatasi kendala- kendala hukum pada saat melakukan perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna produk kosmetik injeksi. Penelitian ini didasarkan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menggunakan pendekatan teori keadilan, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan hukum untuk mengkaji penegakan hak-hak konsumen. Selain itu, mengacu pada Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan dan teori hukum terkait masalah yang diteliti, serta menyajikan data spesifik fenomena di lapangan. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak YLKI sebagai sumber informasi langsung mengenai kendala dan upaya perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh kajian bahan pustaka dan data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan perlindungan konsumen dalam kasus kosmetik yang digunakan selayaknya obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen kosmetik injeksi telah diatur komprehensif oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun implementasinya belum optimal. Meskipun YLKI telah berperan sesuai Pasal 44 UUPK, hak konsumen seringkali tidak terpenuhi karena pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan beritikad buruk. Kendala-kendala hukum YLKI meliputi faktor internal seperti keterbatasan anggaran dan anggota, serta faktor eksternal seperti pelaku usaha tidak beritikad baik, sulitnya pembuktian, dan lemahnya penegakan hukum/koordinasi antarlembaga. Upaya-upaya hukum YLKI untuk mengatasi ini yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, mencari dana operasional, mengedukasi pelaku usaha, mendorong penegakan hukum yang tegas, mempermudah pengaduan, serta memperkuat regulasi dan koordinasi antarlembaga.

Actions (login required)

View Item