Akibat hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara

Sugiono, Nachwa Vergina (2025) Akibat hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_COVER.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text 2_LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text 3_ABSTRAK.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text 4_DAFTAR ISI.pdf Download (280kB) | Preview
Preview	Text 5_BAB I.pdf Download (413kB) | Preview
	Text 6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB) | Request a copy
	Text 7_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB) | Request a copy
	Text 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy
	Text 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) | Request a copy
	Text 10_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengangkatan anak merupakan praktik sosial yang telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia sebagai alternatif bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan, sekaligus sebagai bentuk solidaritas terhadap anak-anak terlantar. Namun, masih banyak praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa proses penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait status legal anak angkat dan perlindungan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis:(1) prosedur pengangkatan anak yang berlaku di wilayah hukum Kota Administrasi Jakarta Utara, (2) realitas praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, serta (3) akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-empiris dan jenis data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara, yang dilaksanakan di wilayah Kota Jakarta Utara. Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada Teori Kepastian Hukum serta Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah yang menekankan pentingnya kejelasan dan stabilitas hukum agar masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan hukumnya,. Kedua teori ini digunakan untuk menilai urgensi penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur hukum pengangkatan anak telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi seperti UU No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2007, masih banyak masyarakat yang melaksanakan pengangkatan anak secara informal tanpa penetapan pengadilan. Hal ini berdampak pada tidak diakuinya status hukum anak angkat dalam pencatatan sipil, kesulitan dalam pemenuhan hak waris, dan kerentanan terhadap eksploitasi. Penetapan pengadilan terbukti menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional maupun dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Child adoption is a longstanding social practice in Indonesian society, functioning both as an alternative for childless couples and as a form of solidarity toward neglected children. However, many adoption practices are still carried out without a court ruling, as mandated by the prevailing legal framework particularly within the jurisdiction of the Religious Court of North Jakarta. This situation gives rise to legal issues concerning the legitimacy of the adopted child’s status and the protection of their rights. This study aims to identify and analyze: (1) the legal procedures of child adoption applicable in the jurisdiction of North Jakarta City Administration; (2) the prevailing reality of informal adoption practices without court authorization; and (3) the legal consequences arising from such practices. The research employs a descriptive-analytical method using a juridicalempirical approach with qualitative data. The data sources comprise primary data obtained through direct interviews with relevant stakeholders and secondary data obtained from literature review involving books, statutory regulations, and other relevant documents. Data collection techniques include field observation and interviews conducted in the North Jakarta area. Theoretically, this study refers to the Theory of Legal Certainty and the Maqāṣid al-Syarī‘ah framework, both of which emphasize the importance of legal clarity and stability to ensure that individuals understand the consequences of their legal actions. These theories serve to evaluate the necessity of court rulings in adoption processes from both positive law and Islamic legal perspectives. The findings reveal that although the legal procedures for child adoption are comprehensively regulated under laws such as Law No. 35 of 2014 and Government Regulation No. 54 of 2007, many community members still engage in informal adoptions without court authorization. This practice results in the lack of legal recognition of the adopted child in civil registration, difficulties in claiming inheritance rights, and increased vulnerability to exploitation. Court rulings are proven to be a crucial legal instrument in ensuring legal certainty and safeguarding children’s rights within the framework of national law and maqāṣid al-syarī‘ah.

Actions (login required)

View Item