Sanksi bagi pelaku prostitusi menurut Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Djakarta nomor 8 tahun 2007

Rijal, Muhamad (2024) Sanksi bagi pelaku prostitusi menurut Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Djakarta nomor 8 tahun 2007. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text pernyataan bebas plagiasi ijal.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab I.pdf Download (283kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)
	Text (BAB III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB)
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text (BAB V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)
	Text LAMPIRAN (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB)

Abstract

Prostitusi atau zina ini meliputi hukuman dan Tindakan bagi yang melakukan zina ini. maka dari itu Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengeluarkan hukuman zina dengan memakai ajaran islam yaitu jarimah hudud atau cambuk sedangkan, dalam Peraturan Daerah (PERDA) menyebutkan bahwa hukuman yang dilakukan akan dipidanakan. Tujuan dari penelitian ini untuk 1). mengetahui sanksi bagi yang melakukan hukuman prostitusi ini menurut Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, 2). Mengetahui bahan hukum yang ada dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2007, 3). Mengetahui persamaan dan perbedaan hukuman dari Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2007. Kerangka pemikiran sanksi prostitusi mengeluarkan dua putusan yang berbeda dari Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2007. Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang, proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Pemerintah Yang dibuat berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Presiden Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Proses pengesahan, yang dilakukan oleh presiden. Metode penelitian menggunakan analisis deskripsi analitis yang bersifat komparatif dengan menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi dengan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2007 mengenai pengambilan hukuman yang di ambil baik Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2007. Hasil penelitian 1) Dalam Qonun akan Dijatuhi hukuman Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 gram emas, Dalam Perda dikenakan ancaman pidana kurungan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah 2)Dasar dari pengambilan hukum menurut Qonun Aceh ini lebih menekankan dari segi agama dan pengambilannya merujuk kepada Fiqih Jinayah, dan Perda juga mengambil dari segi undang-undang dan KUHP untuk memutuskan hukuman3) Qonun ini jenis peraturan daerah yang secara khusus hanya berlaku di Aceh karena kesitimewaan dan kekhususannya sebagai daerah otonomi khusus Pemerintahan Aceh. Peraturan Perundang-undangan (Perpres). Melalui proses peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, persamaanya mengatur pemidanaan, hukuman, dan denda dan juga sama sama mengatur pidana pokok dan tambahan, dan menerapkan system hukum yang di landaskan pada Undang Undang maupun KUHP.

Actions (login required)

View Item