Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Setiabudi Bandung

Rukma Nugraha, Rifan (2017) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Setiabudi Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab 1.pdf Download (508kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Rifan Rukma Nugraha: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah Di BRI Syariah KCP Setiabudi-Bandung Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Ketentuan pertama point (9) ini diperkuat dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (K.H.E.S) BAB IV tentang ba’i, tertera padabagian ketujuh tentang jual beli murabahah pasal 119, yang berbunyi “jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.(K.H.E.S. BAB IV pasal 119) Tujuan penelitian ini, tentu akan ada rumusan masalah yang menjadi alasan dan landasan penelitian itu dilakukan, dan juga berfungsi supaya ada keterfokusan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berkut. Bagaimana kedudukan barang jaminan dalam pembiayaan murabahah menurut hukum ekonomi islam dan pasal fatwa DSN dan MUI? Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung? Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, pada pemberian pembiayaan mikro diBRISyariah KCP Setiabudi Bandung? Kerangka pemikiran ini disandarkan fasilitas pembiayaan yang disediakan, berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharaing. (Veithzal Rivai, dkk, 2008:43).Sedangkan dalam hal persentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Fatwa DSN MUI nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan murabahah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan maka bank dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Penyimpangan yang dilakukan bisa berupa membuat laporan keuangan yang tidak sesuai, sehingga jaminan pada bank syari’ah merupakan langkah yang tepat karena dalam kondisi pebisnis atau usaha yang masih kurang tingkat kepercayaan pada mudharib. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses pembiayaan murabahah Unit Mikro Syariah (UMS) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Setiabudi-Bandung, langkah awal yang ditempuh adalah proses pengajuan permohonan. Dalam pengajuan permohonan, seorang nasabah bertindak sebagai calon debitur dan bank bertindak sebagai calon kreditur.

Actions (login required)

View Item