Kepastian hukum dalam putusan dewan kehormatan dewan penyelenggara pemilu dalam memutuskan kode etik penyelenggara pemilu

Aisyah, Siti Nami (2023) Kepastian hukum dalam putusan dewan kehormatan dewan penyelenggara pemilu dalam memutuskan kode etik penyelenggara pemilu. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1. cover.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2. abstrak.pdf Download (25kB) | Preview
Preview	Text (Lembar pernyataan) 3. pernyataan_plagiarsm.pdf Download (345kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Isi) 4. daftar isi.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5. bab 1.pdf Download (221kB) | Preview
	Text (BAB II) 6. bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7. bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8. bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9. bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB) | Request a copy
	Text (Daftar pustaka) 10. daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) | Request a copy

Abstract

Sifat Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 adalah tidak diakui meskipun memiliki frase final dan mengikat sebagaimana Pasal 458 ayat (13). Kepastian hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) urgensi DKPP dalam pelaksanaan Pemilihan Umum; (2) kepastian hukum putusan DKPP pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 dan (3) Perlukah aturan khusus yang mengatur mengenai putusan etik Penyelenggara Pemilu yang dibawa ke ranah peradilan hukum. Kerangka pemikiran mendasarkan kepada bahwa Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang dikehendaki disamping asas manfaat dan keadilan. Bahwa kepastian hukum itu bersifat positif, didasarkan kepada fakta (tatsachen) dan dirumuskan secara jelas, sistematis dan tak berubah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian yuridis-normatif dipilih karena menegaskan eksistensi norma etika dan norma hukum sebagai bagian sistem norma yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Urgensi DKPP adalah lembaga yang vital dan signifikan untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu; Sifat Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUUXIX/2021 adalah tidak diakui dan menegaskan bahwa DKPP bukan lembaga peradilan, sehingga putusan DKPP merupakan putusan pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek gugatan di PTUN; dan diperlukan pembentukan suatu peradilan etik melalui UU, tidak hanya sebatas DKPP. dimana penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparsial, serta terbuka, yaitu peradilan hukum (Court of Law) untuk masalah

Actions (login required)

View Item