Kritik Fiqih Islam terhadap pelarangan perkawinan beda agama dalam Perundang-Undangan dan prospeknya dalam pengembangan Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

Setiawan, Iwan (2025) Kritik Fiqih Islam terhadap pelarangan perkawinan beda agama dalam Perundang-Undangan dan prospeknya dalam pengembangan Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia. Doktoral thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
COVER.pdf

Download (189kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (230kB) | Preview
[img]
Preview
Text (SK BEBAS PLAGIARISME)
sk plagiarism pasca.pdf

Download (169kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
Daftar Isi.pdf

Download (163kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB 1 jadi.pdf

Download (610kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (636kB)
[img]
Preview
Text (BAB III)
BAB 3.pdf

Download (241kB) | Preview
[img] Text (BAB IV)
Bab 4 .pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (BAB V)
BAB 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (160kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA .pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Kontroversi hukum perkawinan beda agama di Indonesia berakar pada ketidakjelasan regulasi yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f), yang secara eksplisit tidak melarang perkawinan beda agama. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU-XX/2022 memberikan ruang bagi penafsiran yang beragam mengenai keabsahan administratif dan teologis perkawinan. Instruksi dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 belum sepenuhnya mengatasi perbedaan penafsiran di tingkat peradilan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst. yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini mencerminkan adanya celah hukum dan ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:(1) sumber pembentukan hukum larangan perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, (2) ketentuan perkawinan beda agama dalam hukum Islam, (3) ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam di Indonesia, dan (4) implikasi larangan perkawinan beda agama dan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia. Teori yang digunakan dalam disertasi ini meliputi: (1) teori Maqashid al-Syari’ah sebagai grand theory, (2) teori sociological jurisprudence sebagai middle range theory, dan (3) teori kritik hukum, kepastian hukum, serta sosiologi hukum sebagai applied theory. Metode yang digunakan dalam disertasi ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data berupa data kualitatif yang meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Data primer adalah Risalah Panitia Khusus RUU tentang Perkawinan, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data sekunder seperti yurisprudensi, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa MUI, dan lain-lain. Selain itu, data tambahan diperoleh dari dokumentasi. Teknik studi literatur dan studi dokumentasi juga dipergunakan dalam disertasi ini.

Item Type: Thesis (Doktoral)
Uncontrolled Keywords: Fiqih Islam; Perkawinan Beda Agama; Sistem Hukum Perkawinan; Indonesia
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam
Law
Divisions: Pascasarjana Program Magister > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: iwan iwan Setiawan
Date Deposited: 25 Jul 2025 12:14
Last Modified: 25 Jul 2025 12:14
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/113476

Actions (login required)

View Item View Item