Kritik Fiqih Islam terhadap pelarangan perkawinan beda agama dalam Perundang-Undangan dan prospeknya dalam pengembangan Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

Setiawan, Iwan (2025) Kritik Fiqih Islam terhadap pelarangan perkawinan beda agama dalam Perundang-Undangan dan prospeknya dalam pengembangan Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia. Doktoral thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text Cover disertasi Jadi (1).pdf Download (649kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (230kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) sk plagiarism pasca.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1 jadi.pdf Download (610kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text (BAB IV) Bab 4 .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kontroversi hukum perkawinan beda agama di Indonesia berakar pada ketidakjelasan regulasi yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f), yang secara eksplisit tidak melarang perkawinan beda agama. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU-XX/2022 memberikan ruang bagi penafsiran yang beragam mengenai keabsahan administratif dan teologis perkawinan. Instruksi dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 belum sepenuhnya mengatasi perbedaan penafsiran di tingkat peradilan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst. yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini mencerminkan adanya celah hukum dan ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:(1) sumber pembentukan hukum larangan perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, (2) ketentuan perkawinan beda agama dalam hukum Islam, (3) ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam di Indonesia, dan (4) implikasi larangan perkawinan beda agama dan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia. Teori yang digunakan dalam disertasi ini meliputi: (1) teori Maqashid al-Syari’ah sebagai grand theory, (2) teori sociological jurisprudence sebagai middle range theory, dan (3) teori kritik hukum, kepastian hukum, serta sosiologi hukum sebagai applied theory. Metode yang digunakan dalam disertasi ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data berupa data kualitatif yang meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Data primer adalah Risalah Panitia Khusus RUU tentang Perkawinan, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data sekunder seperti yurisprudensi, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa MUI, dan lain-lain. Selain itu, data tambahan diperoleh dari dokumentasi. Teknik studi literatur dan studi dokumentasi juga dipergunakan dalam disertasi ini.

Actions (login required)

View Item