Analisis putusan Hakim tentang Legalitas Akta Perjanjian Jual Beli sebagai Jaminan Utang Piutang karena ada Cacat Hukum : Studi putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor : 162/PDT.G/2021/PN. BDG dan putusan Mahkamah Agung nomor: 859 PK/PDT/2019

Najih, Agi Ahmad (2025) Analisis putusan Hakim tentang Legalitas Akta Perjanjian Jual Beli sebagai Jaminan Utang Piutang karena ada Cacat Hukum : Studi putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor : 162/PDT.G/2021/PN. BDG dan putusan Mahkamah Agung nomor: 859 PK/PDT/2019. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (cover) 1_cover.pdf Download (277kB) | Preview
Preview	Text (abstrak) 2_abstrak.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text (Bebas Plagiasi) TESIS AGI Cek Turnitin.pdf Download (369kB) | Preview
Preview	Text (daftar isi) 3_daftar isi.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) 4_bab 1.pdf Download (606kB) | Preview
	Text (bab 2) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB) | Request a copy
	Text (bab 3) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB) | Request a copy
	Text (bab 4) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (677kB) | Request a copy
	Text (bab 5) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy
	Text (daftar pustaka) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | Request a copy
	Text (Lampiran) 10_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perjanjian utang piutang adalah hal yang biasa dalam masyarakat umumnya, tetapi apabila jaminan utang piutang tersebut disalahgunakan oleh pihak pemberi utang dengan membalik nama tanah dan rumah milik penerima utang dengan membuat AJB melalui PPAT. Bahwa dalam perjanjian utang piutang, tanah dan rumah tersebut hanya sebagai jaminan tidak akan dimiliki oleh pemberi utang. Hal tersebut merugikan penerima utang. Oleh karena pihak penerima utang dirugikan maka pemberi utang telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga berpengaruh terhadap syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan dari Akta Jual Beli (AJB)) yang dibuat berdasarkan hubungan utang piutang, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bandung dan analisis hukum mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat berdasarkan hubungan utang piutang pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 162/PDT.G/2021/PN. BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 859 PK/PDT/2019. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Perjanjian sebagai Grand Theory, Teori Kepastian Hukum sebagai Midle Theory, dan Teori Tanggung Jawab Hukum sebagai Aplikative Theory. Pendekatan penelitian ini yaitu deskriptif analitis yang menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi dengan apa adanya dan menyampaikan kondisi tersebut menurut teori dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris yang menganalisis Putusan PN. Bandung No. 162/PDT.G/2021/PN. BDG dan Putusan Mahkamah Agung No. 859 PK/PDT/2019 tentang Legalitas Akta Perjanjian Jual Beli Sebagai Jaminan Utang Piutang Karena Ada Cacat Hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Putusan PN. Bandung No. 162/PDT.G/2021/PN Bdg, mempertimbangkan aspek hukum dan fakta untuk menilai keabsahan AJB yang dipersengketakan, dengan melihat ketentuan formalitas yang tertera di AJB tersebut. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung No. 859 PK/PDT/2019, yang menyatakan AJB tidak mempunyai kekuatan hukum walaupun telah ditandatangani PPAT, dimana diketahui tujuan jual beli tersebut sebagai tambahan jaminan utang yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Utang. Dengan tindakan pemberi utang membuat AJB melalui PPAT yang seharusnya tanah dan bangunan tersebut sebagai jaminan dari penerima utang, dengan adanya AJB berarti pemberi utang memiliki tanah dan bangunan tersebut secara melawan hukum. Hal tersebut merupakan penyimpangan fungsi AJB, yang secara hukum tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas causa yang halal. Oleh karena itu terdapat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), maka AJB yang dibuat tidak memenuhi unsur causa yang halal (Pasal 1320 poin empat KUHPerdata), dan karena itu batal demi hukum.

Actions (login required)

View Item