Pelaksanaan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian dihubungkan dengan Pasal 81 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Ulfah, Resdita (2018) Pelaksanaan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian dihubungkan dengan Pasal 81 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover[1].pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak[1].pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi[1].pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1[1].pdf Download (386kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2[1].pdf Restricted to Registered users only Download (461kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3[1].pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4[1].pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka[1].pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian khusus pada maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Bersama POLRI, pemerintah melakukan segala upaya baik penindakan maupun penanganan untuk memberantas narkotika. Akan tetapi jumlah kasus penyalahgunaan narkotika tetap masih banyak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terutama Pasal 81 telah memberi kewenangan pada pihak kepolisian untuk melaksanakan proses penyidikan penyalahgunaan Narkotika. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Satuan Narkoba Polres Subang, hambatan yang ditemui penyidik Satuan Narkoba Polres Subang dalam pelaksanaan proses penyidikan perkara penyalahgunaan Narkotika, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data adalah Kasat Narkoba selaku penyidik, anggota yang diperintahkan sebagai penyidik pembantu dan salah seorang pelaku yang dalam proses penyidikan dan dokumen. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa proses penyidikan berdasarkan pada manajemen penyidikan yang dijelaskan dalam Perkap No. 12 Tahun 2012 yaitu proses penyidikan melalui beberapa tahapan : 1. Penyelidikan ; 2. Pengiriman SPDP; 3. Pemeriksaan; 4. Gelar Perkara: 5. Upaya Paksa; 6. Penyelesaian Berkas Perkara; 7. Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum; 8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti; 9. Penghentian Penyidikan. Dalam hal tahapan penyidikan tersebut terdapat hambatan-hambatan baik secara internal maupun eksternal, akan tetapi pihak penyidik mengupayakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya dengan pengembangan diri personel melalui pendidikan penyidik, peningkatan sarana prasarana sebagai penunjang dalam proses penyidikan yakni dengan menaikkan nilai anggaran sehingga sarana prasarana yang dibutuhkan penyidikan dapat memiliki fasilitas yang lengkap. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberi kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas penyidikan pelaku penyalahgunaan narkotika dengan tahapan yang telah ditentukan. Dengan kewenangan yang dimiliki maka penyidik Polri seyogyanya dapat mengungkap dan menindak pelaku baik itu pengedar maupun pemakai narkotika sehingga masyarakat dapat terhindar dari bahaya narkotika.

Actions (login required)

View Item