Penegakan hukum terhadap sanksi pidana peredaran minuman keras oplosan di wilayah Kota Bandung dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung no 11 tahun 2010 tentang pelarangan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

Banindra, Umar (2025) Penegakan hukum terhadap sanksi pidana peredaran minuman keras oplosan di wilayah Kota Bandung dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung no 11 tahun 2010 tentang pelarangan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (431kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (372kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB) | Request a copy
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy
	Text 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 pada Pasal 29 dimana setiap orang atau badan usaha dengan sengaja membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol serta minuman lain yang memabukkan dikenakan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), nyatanya masih banyak terjadi pengedaran minuman keras yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, seperti mengedarkan minuman oplosan yang diketahui memiliki kandungan yang berbahaya dan tidak sesuai dengan perda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum terhadap sanksi pidana peredaran minuman keras oplosan di wilayah kota Bandung, Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengendalikan peredaran minuman keras oplosan di wilayah kota Bandung, dan Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dalam mengendalikan peredaran minuman keras di wilayah kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum sebagai grand theory kemudian teori kontrol sosial sebagai middle theori serta teori penegakan hukum dan teori Pemidanaan sebagai applied theori. yang mana keempat teori ini akan secara bersama-sama membentuk landasan untuk memahami bagaimana peneakan hukum terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Bandung. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. metode yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil pada penelitian ini menunjukan (1)Penegakan Hukum terhadap pengendalian peredaran minuman keras dilakukan dengan penegakan tindak pidana ringan, dimana pelaku pengedar, penjual, dan pengoplos minuman keras dapat dikenakan hukuman pidana kurungan ataupun pidana denda sesuai yang termuat dalam Perda Kota Bandung no 11 tahun 2010, (2)Aparat Penegak Hukum masih mengalami berbagai kendala dalam mengendalikan peredaran minuman keras di kota Bandung seperti, kurangnya fasilitas yang ada, kurangnya andil masyarakat, serta masi lemahnya regulasi yang ada, (3) Para Aparat Penegak Hukum melakukan berbagai upaya dalam menghadapi kendala yang ada seperti meningkatkat koordinasi antar instansi, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item