Analisis putusan hakim pengadilan tinggi semarang tentang hak asuh anak pasca perceraian: Studi putusan nomor 525/Pdt/2020/ PT SMG

Oktariana, Syifa Nadira (2025) Analisis putusan hakim pengadilan tinggi semarang tentang hak asuh anak pasca perceraian: Studi putusan nomor 525/Pdt/2020/ PT SMG. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text 3_skplagiarism.pdf Download (6MB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (341kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy
	Text 10_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan memberikan dampak serius terhadap anak, terutama terkait hak asuh. Dalam praktiknya, banyak ditemukan ketimpangan antara kebutuhan emosional anak dengan keputusan hukum yang sering hanya memberikan hak asuh kepada satu pihak. Pada Putusan Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG, hakim memutus pola co-parenting meskipun ibu yang menerima hak asuh utama memiliki catatan negatif dalam kehidupan pribadinya. Padahal secara normatif, setiap putusan tentang hak asuh anak seharusnya mengedepankan asas the best interest of the child (kepentingan terbaik anak), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penetapan hak asuh semestinya mempertimbangkan kondisi fisik, emosional, dan psikologis anak, bukan sekadar norma formal atau kedekatan biologis dengan salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, mengkaji relevansi putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mampu memenuhi hak-hak anak secara optimal pasca perceraian. Sebagai landasan teoritik, penelitian ini didasarkan pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo. Teori-teori ini menjadi pisau analisis untuk menilai apakah keputusan hakim telah mencerminkan prinsip the best interest of the child (kepentingan terbaik anak)serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, dan analisis isi. Data primer berupa salinan resmi putusan, serta data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan yurisprudensi. Penelitian dilakukan dengan menganalisis alasan hukum dalam putusan dan relevansinya terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG, hakim memutuskan hak asuh anak dengan menjadikan prinsip (the best interest of the child) sebagai pertimbangan utama. Meskipun umumnya hak asuh diberikan kepada ibu, hakim memberikan hak asuh kepada ayah karena adanya tindakan kekerasan dari pihak ibu yang berdampak pada psikologis anak. Putusan ini menunjukkan pendekatan faktual dan holistik, serta menghasilkan sistem co-parenting yang proporsional. Penyelesaian hukum dilakukan melalui litigasi dengan merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014, yang menekankan bahwa perlindungan anak mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan. Akibat hukum dari putusan ini memberikan perlindungan hukum anak pasca perceraian melalui pengakuan tanggung jawab bersama orang tua.

Actions (login required)

View Item