Implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan pasal 21 UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan perpektif siyasah maliyah: Studi Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang

Ramdan, Sidiq Fathurahman (2025) Implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan pasal 21 UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan perpektif siyasah maliyah: Studi Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (314kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (370kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (320kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (812kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (718kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan di tengah berbagai persoalan seperti konflik tenurial, ketimpangan distribusi manfaat, dan rendahnya partisipasi masyarakat desa hutan. Dalam konteks tersebut, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi acuan dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani, khususnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang. Kajian ini menggunakan pendekatan Siyasah Maliyah sebagai perspektif normatif yang menekankan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan distribusi manfaat dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan Pasal 21 UU No. 41 Tahun 1999 oleh Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang, mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan ekologi yang ditimbulkan, serta mengkaji kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan metode yuridis-empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait, terutama Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang terbukti berhasil secara ekologis, sosial, dan ekonomi melalui pendekatan Kelola Produksi, Sosial, dan Lingkungan. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan capaian produksi seperti persemaian sebanyak 3.157.575 plances (100%), produksi getah pinus sebesar 1.420,072 ton (107%), penciptaan 1.604 Hari Orang Kerja (HOK), serta rehabilitasi kawasan seluas 6,3 hektar dan perlindungan zona mata air 2.268,31 hektar. Kualitas lingkungan terjaga dengan indeks erosi (0,088–0,160) dan Total Suspend Solid (TSS) 31,45–31,90 mg/liter dalam kategori “Baik”. Dari sisi ekonomi, pendapatan mencapai Rp 13,29 miliar dari getah pinus dan Rp 3,34 miliar disalurkan melalui program Program Usaha Mikro Kecil. Implementasi ini juga mencerminkan maqashid asy-syari’ah dalam perspektif Siyasah Maliyah dengan hadirnya negara dalam menjamin kemaslahatan, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item