Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup dihubungkan dengan “Asas Strict Liability” dalam perspektif hukum pidana Islam

Al-Barry, Muhammad Azmi (2025) Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup dihubungkan dengan “Asas Strict Liability” dalam perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) PLAGIARISM.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (320kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)

Abstract

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama akibat eksploitasi berlebihan oleh korporasi. Asas strict liability dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 menetapkan tanggung jawab mutlak tanpa pembuktian kesalahan, menjadi dasar menuntut ganti rugi sekaligus mendorong kepatuhan korporasi. Penerapannya selaras dengan teori gabungan, teleologi, dan utilitarianisme yang menekankan fungsi hukuman, tujuan, serta manfaat bagi banyak orang. Prinsip ini sejalan dengan SDG’s (Sustainablity development goals) dan ajaran Islam (QS. Al-Qashash: 77) yang melarang perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang tegas dan kesadaran kolektif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Terhadap korporasi terkait penerapan asas strict liability dalam kasus perusakan lingkungan hidup, menganalisis akibat hukum dari tindak pidana tersebut terhadap pelaku dalam konteks hukum positif, serta mengkaji tinjauan hukum pidana Islam. Dalam Syariat Islam, tindak pidana perusakan lingkungan hidup digolongkan sebagai jarimah ta‘zīr karena tidak terdapat ketentuan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur’an maupun Hadis) yang menetapkan sanksi khusus bagi perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalam penetapan hukuman, hakim, pemerintah, atau ulil amri memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan sanksi yang dianggap paling sesuai, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat secara umum. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau study literature review. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Menganalisis data menggunakan metode mendeskripsikan informasi dalam bentuk deskriptif kualitatif dalam bentuk analitis untuk memperoleh objek pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip strict liability memiliki dasar kuat dalam hukum Indonesia dan Islam, meski penerapannya masih lemah sehingga perlu harmonisasi lintas sistem hukum. Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 memungkinkan penjeratan korporasi tanpa pembuktian kesalahan dengan sanksi berupa denda atau ganti rugi, sementara dalam Islam perusakan lingkungan termasuk jarīmah ta‘zīr, karena tidak ditulis secara explisit Dalam Al-Qur’an maupun Hadist sementara, Upaya preventif dapat ditempuh melalui AMDAL dan liability insurance, disertai sanksi ta‘zīr, menegaskan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan dan keseimbangan alam.

Actions (login required)

View Item