Al Yusri, Faizan Zhorif (2025) Implementasi pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 2 tahun 2023 tentang ketertiban umum terhadap fenomena Pak Ogah dalam perspektif siyasah dusturiyah: Studi di Satpol PP Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (148kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (175kB) | Preview |
|
|
Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI)
3_lembarpernyataankaryasendiri.pdf Download (720kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
4_daftarisi.pdf Download (172kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
5_bab1.pdf Download (463kB) | Preview |
|
![]() |
Text (BAB II)
6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (BAB III)
7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (BAB IV)
8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (BAB V)
9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (LAMPIRAN)
11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy |
Abstract
Fenomena Pak Ogah di Kecamatan Bekasi Selatan menjadi persoalan ketertiban umum karena melibatkan pungutan liar dan pengaturan lalu lintas oleh pihak tidak resmi yang bertentangan dengan Pasal 10 Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023. Meski perda ini mengatur larangan dan sanksi administratif, implementasinya masih lemah akibat rendahnya pengawasan Satpol PP dan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan realitas sosial, sehingga perlu dikaji efektivitas penerapan perda tersebut melalui pendekatan Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kecamatan Bekasi Selatan, menganalisis dampak penerapannya oleh Satpol PP terhadap terciptanya ketertiban masyarakat, serta menelaah pelaksanaan dan dampaknya melalui perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai pendekatan hukum tata negara Islam. Penelitian ini berpijak pada prinsip maqashid asy-syariah dan kaidah fiqh bahwa kebijakan harus menjamin kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 dipandang sebagai instrumen hukum untuk menjaga ketertiban umum dari aktivitas pihak tidak berwenang. Analisis dilakukan melalui teori implementasi George C. Edward III dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, perda ini mencerminkan upaya amar ma’ruf nahi munkar dan perlindungan kemaslahatan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris dalam kerangka penelitian kualitatif untuk mengungkap secara faktual pelaksanaan Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, studi pustaka, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah implementasi Perda dari aspek hukum dan sosial secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 oleh Satpol PP Kecamatan Bekasi Selatan belum optimal akibat lemahnya komunikasi, keterbatasan personel, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kehadiran Pak Ogah masih marak di titik strategis, menimbulkan dampak ambivalen bagi ketertiban lalu lintas. Penanganan tidak cukup dengan pendekatan represif, melainkan memerlukan solusi sosial-ekonomi. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, perda ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan yang harus ditegakkan melalui edukasi, pemberdayaan, dan keadilan berbasis maslahat.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Implementasi Perda; Pak Ogah; Ketertiban Umum; Siyasah Dusturiyah |
Subjects: | Islam Umum > Islam dan Ilmu Sosial Political dan Government Science > Structure and Functions of Government Constitutional and Administrative Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
Depositing User: | Faizan Zhorif Al Yusri |
Date Deposited: | 02 Sep 2025 04:43 |
Last Modified: | 02 Sep 2025 04:43 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/116762 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |