Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan berat berencana dalam putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Firdaus, Rasyid Ahmad (2025) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan berat berencana dalam putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (388kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (597kB) | Request a copy

Abstract

Terdakwa dalam putusan Nomor: 297/Pid.B/2023/PN Jkt. telah melakukan penganiayaan secara berat dan terencana sehingga dikenakan sanksi maksimal berupa 12 tahun penjara dan membayar restitusi sebanyak 25 milyar kepada korban, namun dalam putusan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut hukuman pengganti yang bisa dikenakan kepada terdakwa apabila terdakwa tidak dapat membayar sejumlah restitusi tersebut kepada korban atau pihak keluarga korban. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor: 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tentang penganiayaan berat berencana; Unsur-unsur sanksi tindak pidana penganiayaan berat berencana dalam putusan Nomor: 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel menurut Hukum Pidana Islam; dan Relevansi Hukum Pidana Islam tentang sanksi tindak pidana penganiayaan berat berencana dalam putusan Nomor: 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. Penelitian ini menggunakan teori-teori yaitu teori penganiayaan berat, teori pertimbangan Hakim, teori tujuan hukum, teori penjatuhan sanksi pidana, teori penjatuhan hukuman dalam Hukum Pidana Islam, dan Teori Maqashid al-Syari’ah. Teori-teori tersebut peneliti gunakan untuk membantu memberikan pemahaman tentang penganiayaan berat berencana, memahami tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana penganiayaan berat berencana, mengetahui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terkait penganiayaan berat berencana dan untuk dapat mengetahui dasar kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai Syari’at. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan metode content analysis dengan jenis dari berupa kualitatif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research), yang kemudian menganalisis data melalui beberapa proses yaitu pengumpulan, pengelompokkan, menghubungkan, pengolahan, analisis data yang terkumpul dan membuat sebuah kesimpulan terhadap data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Perkara putusan Nomor: 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel terdapat beberapa pertimbangan Hakim, yaitu mempertimbangkan pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non-yuridis sehingga pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun sesuai dengan pasal 355 KUHP dan harus membayar sejumlah restitusi kepada korban. Menurut peneliti, hakim telah mempertimbangkan secara bijak dalam memberikan sanksi hukuman. Sanksi Hukum Pidana Islam terkait perkara penganiayaan berat berencana dikenakan hukuman qishash dan diyat. Menurut peneliti, Hukum Pidana Islam mengedepankan sanksi yang setimpal dari perbuatan pelaku dan ada keringanan jika unsur pemaaf terpenuhi. Relevansi antara sanksi yang diatur dalam hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam yaitu sama-sama memiliki aturan yang mengatur terkait tindak pidana penganiayaan. menurut peneliti, relevansi dari kedua hukum tersebut yaitu sama-sama terdapat hukum yang mengatur dan unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dikenakan sanksi hukuman.

Actions (login required)

View Item