Sanksi tindak pidana penghinaan terhadap Kepala negara di media sosial dalam pasal 219 KUHP perspektif hukum pidana Islam

Sari, Yuliana (2025) Sanksi tindak pidana penghinaan terhadap Kepala negara di media sosial dalam pasal 219 KUHP perspektif hukum pidana Islam. EKSPOSE: Jurnal penelitian Hukum dan pendidikan, 24 (2). pp. 126-141. ISSN 1412-2715

Preview

Text jurnal yuliana .pdf Download (618kB) | Preview

Abstract

Tindak pidana yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Pemimpin Negara merupakan pelanggaran yang mengancam kehormatan atau martabat seseorang, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penistaan, fitnah, atau tuduhan yang tidak benar. Isu penghinaan terhadap Pemimpin Negara di platform media sosial muncul sebagai masalah hukum yang mengundang perdebatan. Banyak individu berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang penghinaan terhadap pemimpin negara di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan elemen-elemen tindak pidana dan konsekuensi hukum dari penghinaan terhadap Pemimpin Negara pada media sosial yang diatur dalam pasal 219 KUHP dan juga dalam perspektif Hukum Pidana Islam, serta untuk memahami dampak hukum dari tindakan penghinaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap pemimpin negara di media sosial sesuai pasal 219 KUHP tidak dimaksudkan untuk membungkam suara rakyat, meskipun ada kalimat yang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, dan dari sudut pandang sanksi, dapat berpotensi menghasilkan hukuman yang berlebihan. Selain itu, menurut hukum Islam, perbuatan tersebut juga dianggap tidak diperbolehkan dan termasuk dalam kategori ta’zir. Upaya ini diambil untuk menghindari konsekuensi dari tindakan tersebut, seperti potensi gangguan terhadap stabilitas politik.

Actions (login required)

View Item