Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin atasan: Studi putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Nurfadhilah, Dilla Yunizar (2025) Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin atasan: Studi putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk. Sarjana thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (130kB) | Preview
	Text (SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI) LEMBAR PERNYATAAN TTD.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (361kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text (LAMPIRAN) KUMPULAN LAMPIRAN DISATUKAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk memperoleh surat izin atau keterangan tertulis dari atasan yang berwenang ketika akan mengajukan perceraian. Dokumen tersebut wajib dilampirkan sebagai bagian dari berkas gugatan. Namun, dalam perkara Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk, majelis hakim tetap memproses dan memutus perkara meskipun tidak terdapat surat izin dari atasan. Hal yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah majelis hakim menerima surat pernyataan dari penggugat yang menyatakan siap menanggung segala risiko dari tidak adanya izin atasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan penerapan hukum hakim dan juga akibat dari tidak adanya izin atasan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana peran atasan dalam proses perceraian PNS, Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum formil dan juga materil majelis hakim dalam mengambil keputusan. Kerangka berpikir penelitian ini berlandaskan pada asas hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, teori kemaslahatan (Al-Maslahah al-Mu‘tabarah) dalam hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini juga mengacu pada norma-norma hukum positif dan yurisprudensi yang berkaitan dengan perceraian PNS, dengan melihat ruang antara kewajiban administratif dan prinsip keadilan dalam praktik peradilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi) yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam putusan Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk tentang perceraian seorang PNS tanpa adanya izin atasan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kepustakaan dan juga wawancara, dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan hukum perceraian, hukum acara perdata dan peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada kondisi rumah tangga para pihak yang sudah tidak dapat dipertahankan, dan pada surat pernyataan penggugat yang bersedia menanggung seluruh risiko administratif akibat tidak adanya surat izin. Hakim juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana termuat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21. 2) Penerapan hukum hakim mengacu pada hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, serta sejumlah ketentuan hukum positif, yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975, UU Nomor 1 Tahun 1974, SEMA Nomor 10 Tahun 1984, dan Kompilasi Hukum Islam, yang secara keseluruhan mendukung upaya hakim dalam menyelesaikan perkara secara substantif. 3) Akibat perceraian PNS tanpa izin atasan dapat menimbulkan konsekuensi administratif yaitu sanksi kepegawaian, namun secara hukum perdata dan agama, perceraian tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum.

Actions (login required)

View Item