Implikasi perpanjangan jabatan kepala desa terhadap keberlangsungan pemerintahan dalam pembangunan Desa di Kabupaten Purwakarta perspektif maslahah mursalah

Dewi, Syahna Rahmawati (2025) Implikasi perpanjangan jabatan kepala desa terhadap keberlangsungan pemerintahan dalam pembangunan Desa di Kabupaten Purwakarta perspektif maslahah mursalah. Journal for Islamic Studies, 8 (3). pp. 1-23. ISSN 2614-4905

Preview

Text 150.+Syahna+Rahmawati+Galley.pdf Download (516kB) | Preview

Abstract

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2024 memunculkan berbagai implikasi terhadap keberlangsungan pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap pembangunan desa di Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan perspektif Maslahah Mursalah. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian difokuskan pada dua desa dengan status berbeda, yaitu Desa Ciwareng (mandiri) dan Desa Malangnengah (berkembang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan yang lebih panjang dapat menjadi maslahah apabila didukung oleh kepemimpinan visioner, partisipatif, dan sistem pengawasan yang kuat, seperti di Desa Ciwareng. Sebaliknya, tanpa kepemimpinan yang akuntabel dan partisipasi masyarakat yang baik, seperti yang terjadi di Desa Malangnengah, kebijakan ini berpotensi menimbulkan mafsadat dalam bentuk stagnasi pembangunan dan lemahnya tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, kebijakan perpanjangan jabatan kepala desa hanya akan bermanfaat apabila disertai mekanisme evaluasi dan akuntabilitas yang berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item