Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Produksi Pangan Yang Mengandung Formalin Kaitannya Dengan Pasal 136 Huruf B Jo Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung REG.No 1189/Pid.B/2016/Pn.Bandung

souza, velli dien (2018) Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Produksi Pangan Yang Mengandung Formalin Kaitannya Dengan Pasal 136 Huruf B Jo Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung REG.No 1189/Pid.B/2016/Pn.Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab 1.pdf Download (253kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy

Abstract

VELLI DIEN SOUZA : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PRODUKSI PANGAN YANG MENGANDUNG FORMALIN KAITANNYA DENGAN PASAL 136 HURUF b Jo PASAL 75 AYAT 1 UNDANG-UNDANG PANGAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung REG.NO.1189/PID.B/2016/PN BDG) Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional,menilik kepada persoalan pangan yang ada jika pembaharuan terhadap sanksi pidana kasus pangan tidak memiliki regulasi yang baik maka produk pangan olahan lokal akan terus memiliki permasalahan yang sama.Seperti halnya kasus pangan yang tidak terjamin keamanannya dapat membahayakn kesehatan manusia serta tumbuh kembang anak-anak, Yang seharusnya implementasi dari sanksi pada Pasal 136 b Jo Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Pangan harus giat di perbaharui. Tujuan di lakukannya penelitian ini antara lain Untuk mengetahui 1) pertimbangan hukum bagi produsen pangan yang mengandung bahan berbahaya formalin; 2) Untuk mengetahui penerapan sanksi Pidana bagi Produsen Pangan yang mengandung Formalin; 3)Untuk menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. No. 1189/Pid.B/2016/PN. BDG terhadap pelaku kejahatan pangan. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk melengkapi sumber hukum primer dan sekunder. Teknik penulisan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi lapangan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) sanksi pidana yang di terapkan merujuk kepada Pasal 136 b Jo Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun ; 2) penerapan sanksi pidana terhadap produsen sudah sesuai dengan ketetapan, namun harus ada pengkajian terhadap penerapan sanksi agar tujuan pemidanaan sebagai alat untuk menghukum seseorang tercapai semestinya; 3) analisa putusan Pengadilan Negeri BANDUNG 1189/Pid.B/2016/Pn.Bandung sudah merujuk kepada alasan yang meringankan dan memberatkan pada fakta di persidangan namun harus ada pembaharuan hukum pidana dan pemidanaan dalam kasus-kasus produksi pangan yang mengandung bahan tambahan berbahaya kususnya Formalin.

Actions (login required)

View Item