Penerapan pasal 13 Undang-Undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Kelurahan Cipadung Kota Bandung prespektif siyasah dusturiyah

Sapitri, Suryaningsih (2025) Penerapan pasal 13 Undang-Undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Kelurahan Cipadung Kota Bandung prespektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (34kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) CamScanner 01-09-2025 10.54.pdf Download (436kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (269kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB)
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (338kB) | Preview
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFPUS.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN (3).pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pilar utama pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mengembangkan sistem informasi, serta menyediakan sarana layanan informasi publik. Namun, implementasi di Kelurahan Cipadung belum berjalan optimal, terutama karena ketiadaan website resmi sebagai instrumen utama penyebaran informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan penerapan Pasal 13 UU KIP di Kelurahan Cipadung, mengevaluasi dampaknya terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik, serta meninjau penerapannya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewajiban negara, teori hak asasi manusia, dan teori siyasah dusturiyah. Teori kewajiban negara digunakan untuk mengkaji tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi, teori hak asasi manusia digunakan untuk melihat keterbukaan informasi sebagai hak fundamental warga negara, sedangkan teori siyasah dusturiyah digunakan untuk menilai keterbukaan informasi publik dalam perspektif prinsip Islam seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab kepemimpinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparatur kelurahan dan masyarakat, serta studi dokumentasi peraturan terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan data empiris dengan teori hukum dan prinsip siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 13 UU KIP di Kelurahan Cipadung belum maksimal. PPID memang telah dibentuk, tetapi fungsi dan perannya belum berjalan dengan baik. Ketiadaan website resmi membuat akses informasi menjadi terbatas sehingga transparansi dan partisipasi masyarakat masih rendah. Kondisi ini belum sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah, khususnya amanah, keadilan, tanggung jawab kepemimpinan (al-mas’uliyyah), dan asas kemudahan (al-masyaqqah tajlibu al-taysir). Oleh karena itu, Kelurahan Cipadung perlu membangun website resmi, memperkuat peran PPID, dan mengintegrasikan nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam tata kelola informasi publik agar keterbukaan informasi terwujud sesuai amanat konstitusi dan prinsip good governance.

Actions (login required)

View Item