Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pasal 54C Undang–Undang nomor 10 tahun 2016 terkait calon kepala daerah tunggal dan kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Sarah, Siti (2025) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pasal 54C Undang–Undang nomor 10 tahun 2016 terkait calon kepala daerah tunggal dan kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (Pernyataan Karya Sendiri) Pernyataan Karya Sendiri.pdf Download (390kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pemilihan kepala daerah serentak yang merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya mengalami dinamika, termasuk munculnya calon tunggal. Pasal 54C UU No. 10/2016 berisi ketentuan untuk tetap dilaksanakannya pemilihan dengan satu pasangan calon disertai kolom kosong sebagai alternatif pilihan rakyat. Fenomena calon tunggal dan kemenangan kotak kosong menimbulkan persoalan hukum dan legitimasi kepemimpinan, serta memunculkan kekosongan jabatan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan dari aturan Pasal 54C UU No.10/2016 dan implikasi hukum dari menangnya kotak kosong dalam pilkada serta sudut pandang siyasah dusturiyah terhadap proses pemilihan pemimpin dalam islam. Penelitian ini menggunakan teori perundang–undangan untuk mengkaji secara normatif ketentuan hukum dalam Pasal 54C UU No. 10/2016 yang mengatur skema pemilihan calon tunggal dengan opsi kotak kosong. Teori kedaulatan rakyat digunakan untuk mencari dampak dan implikasi hukum dari fenomena menangnya kotak kosong di pilkada. Sedangkan pendekatan siyasah dusturiyah membantu memahami pandangan islam mengenai legitimasi kotak kosong dan pemimpin daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif berupa analisis berdasarkan data dan fakta peraturan perundang–undangan, serta dari teori yang dijadikan acuan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 54C UU No.10/2016 memberikan legitimasi kemenangan kotak kosong yang kemudian menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah secara definitif sehingga berakibat pada diangkatnya Pj kepala daerah. Dalam perspektif siyasah dusturiyah ketentuan ini mencerminkan prinsip syura, al–hurriyyah dan bai’at dalam pelaksaannya, namun saat pengangkatan Pj kepala daerah, prinsip–prinsip tersebut tercederai.

Actions (login required)

View Item