Penolakan atas permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan: Studi putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Nur'azkiya, Azka (2025) Penolakan atas permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan: Studi putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1.pdf Download (317kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2.pdf Download (388kB) | Preview
Preview	Text (SURAT HASIL KARYA SENDIRI) 3.pdf Download (499kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4.pdf Download (364kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5.pdf Download (899kB) | Preview
	Text (BAB II) 6.pdf Restricted to Registered users only Download (661kB)
	Text (BAB III) 7.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text (BAB IV) 8.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)
	Text (LAMPIRAN) 10.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bandung. Meskipun permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh undang-undang, yaitu kurang dari 6 (enam) bulan setelah pernikahan, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut karena dinilai tidak terpenuhinya unsur paksaan yang dapat membatalkan perkawinan. Kasus ini menarik untuk dikaji karena menyajikan dilema antara hak Pemohon untuk mengajukan pembatalan dan pertimbangan hakim dalam menafsirkan serta membuktikan adanya paksaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg; 2) Bagaimana prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan diwujudkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg; 3) Akibat hukum dari penolakan permohonan pembatalan perkawinan terhadap para pihak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maslahat yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali. Teori ini mengedepankan pertimbangan kemanfaatan dan menolak kemadharatan (jalb al-manfa‘ah wa daf‘ al-mafsadah) yang selaras dengan syariat. Seluruh kerangka ini dirancang untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg, guna menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif dalam penolakan permohonan pembatalan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi salinan putusan dan studi kepustakaan dari berbagai literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dari perspektif normatif melalui data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan karena menilai unsur paksaan yang diklaim Pemohon tidak terbukti secara meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan. Hakim berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan. (2) Putusan hakim tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, namun memunculkan pertanyaan mengenai keadilan substantif bagi Pemohon yang merasa dipaksa, sekaligus menegaskan pentingnya pembuktian yang kuat terkait paksaan untuk kemanfaatan hukum. (3) Akibat hukum dari penolakan permohonan ini adalah perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap sah secara hukum, dengan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri tetap melekat dan berlaku.

Actions (login required)

View Item