Disparitas putusan pengadilan terhadap merek yang mengandung unsur nama orang dihubungkan dengan pasal 21 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis: Studi kasus putusan nomor 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020 dan putusan nomor 75/Pdt.Sus Hki/Merek/2022/Pn Niaga Jakarta Pusat

Sari, Neng Siti Nur Laela (2025) Disparitas putusan pengadilan terhadap merek yang mengandung unsur nama orang dihubungkan dengan pasal 21 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis: Studi kasus putusan nomor 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020 dan putusan nomor 75/Pdt.Sus Hki/Merek/2022/Pn Niaga Jakarta Pusat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) PERNYATAAN.pdf Download (376kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) SKRIPSI BAB 1.pdf Download (272kB) | Preview
	Text (BAB 2) SKRIPSI BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text (BAB 3) SKRIPSI BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text (BAB 4) SKRIPSI BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)

Abstract

Nama orang seringkali digunakan sebagai branding dalam sebuah usaha. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi konflik antara pemilik nama dengan pihak yang lebih dahulu mendaftarkan nama tersebut sebagai merek dagang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada disparitas putusan pengadilan dalam dua perkara, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 mengenai merek “Geprek Bensu” dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst mengenai merek “Gen Halilintar”. Kedua kasus ini memperlihatkan pendekatan hukum yang berbeda terhadap sengketa merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut dan mengkaji akibat hukumnya dengan merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait. Teori yang digunakan sebagai dasar analisis adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Phillipus M. Hadjon, serta teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara “Geprek Bensu”, pengadilan menolak gugatan Ruben Onsu karena merek tersebut dinilai memiliki kesamaan dengan merek yang telah lebih dahulu didaftarkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono, dan terdapat indikasi pendaftaran yang dilakukan tanpa itikad baik. Sementara itu, dalam perkara “Gen Halilintar”, meskipun nama merek tersebut telah lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain, pengadilan memutuskan untuk memberikan hak merek kepada Halilintar Anofial Asmid dengan mempertimbangkan fakta bahwa nama “Gen Halilintar” telah dikenal luas sebagai identitas keluarga yang bersangkutan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap merek yang mengandung nama pribadi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang lebih dulu mendaftarkan, tetapi juga bergantung apada keterkaitan nama tersebut dengan identitas pihak yang mengklaimnya, reputasi yang melekat di masyarakat, serta itikad yang menyertai proses pendaftaran. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa pengadilan dapat mengambil keputusan yang berbeda terhadap jenis perkara yang serupa, tergantung pada konteks dan bukti yang diajukan.

Actions (login required)

View Item